Manokwari, TP — Polda Papua Barat mendorong Pemerintah Pusat membangun gudang penyimpanan beras Bulog di daerah-daerah yang belum memiliki gudang.
Wakapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Yosi Muharmatha mengungkapkan, kebutuhan beras untuk penduduk di Papua Barat, masih sangat tinggi dan bergantung dari luar daerah.
Ia menyebutkan, produksi beras di Papua Barat sebanyak 20.729-ton setiap tahun dan kebutuhan per tahunnya mencapai 58.764 ton.
“Sehingga butuh 38.035-ton guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk Papua Barat yang berjumlah kurang lebih 587.655 penduduk,” kata Wakapolda kepada wartawan di Gudang Bulog Manokwari, Selasa belum lama ini.
Ia mengungkapkan, menjawab kebutuhan beras yang masih sangat tinggi dan keterjangkauan harga sampai ke masyarakat, Bulog mendapat penugasan penjualan dari Pemerintah Pusat untuk menjual beras stabilitas harga pangan atau beras SPHP.
Menurutnya, beras SPHP program Pemerintah Pusat tersebut setidaknya harus sampai ke masyarakat di daerah-daerah yang berada di wilayah kerja Polda Papua Barat.
“Kami memohon kepada Pemerintah Pusat yang pertama untuk mendorong pembangunan gudang Bulog di wilayah kami sebagai tempat penyimpanan beras pemerintah di kabupaten-kabupaten yang belum ada gudang berasnya,” jelasnya.
Wakapolda mengatakan, Polda Papua Barat siap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan yang dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat.
Ia memastikan Polda Papua Barat mendukung program Pemerintah Pusat dalam rangka menekan harga beras, dengan memerintahkan Polres-Polres dibawah Polda Papua Barat menyiapkan gudang filial sebagai tempat penyimpanan beras SPHP untuk dijual kemasyarakat.
Sampai saat ini, tambah Brigjen Yosi, Polda Papua Barat telah mendukung program Pemerintah Pusat dalam rangka menekan harga beras dengan ikut penjual beras SPHP kemasan 5 Kg dengan harga Rp60 ribu.
“Selama November dan Desember 2025, akan menyalurkan beras SPHP sebanyak 940 ton ke Manokwari, Mansel, Teluk Bintuni, Kaimana, Teluk Wondama, Pegunungan Arfak, dan Fakfak,” pungkasnya.
Selain itu, Wakapolda juga mendorong Pemerintah Pusat memperbanyak rute dan moda transportasi laut atau sungai kapal perintis di wilayah Papua Barat, agar pendistribusian beras SPHP lebih mudah dan bisa dijangkau masyarakat yang berada di daerah terluar. [SDR-R2]
