Manokwari, TP – Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat diminta berperan aktif dalam penyiapan materi terkait pembahasan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua Barat Tahun Anggaran 2026.
Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani mengatakan, peran aktif dari perangkat daerah akan membantu proses pembahasan dan penetapan RAPBD Papua Barat Tahun 2026.
“Kalau pembahasan RAPBD Papua Barat dengan mekanisme saat ini. Jika terjadi kesalahan pada satu OPD yang tidak melengkapi persyaratan yang diminta atau diharuskan, maka berdampak pada seluruh tahapan penetapan RAPBD Papua Barat 2026,” kata Lakotani saat memberikan arahan apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (12/12/2025).
Untuk itu, Lakotani berharap, ada dukungan dan peran aktif dari seluruh OPD yang dapat difasilitasi atau didampingi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat.
Sehingga, lanjut Lakotani, dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan atau proses yang justru akan menganggu jalannya proses pembahasan dan penetapan RAPBD Papua Barat diakhir tahun ini.
“Pimpinan OPD mohon perhatiannya agar betul-betul dengan jajarannya dapat memberikan dukungam dan mengikuti betul agar penetapan RAPBD kita tidak mengalami keterlambatan,” tandas Lakotani. [FSM-R2]
