Manokwari, TP – Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Provinsi Papua Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) III dan Seminar Nasional di salah satu hotel di Manokwari, Kamis (29/1).
Kegiatan yang dibuka Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Marthen Kocu ini menjadi ajang penguatan peran tenaga kesehatan dalam mendukung transformasi sistem kesehatan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Kocu mengatakan, Musda IAKMI tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, juga forum strategis untuk memperbaharui informasi perkembangan profesi kesehatan masyarakat serta merumuskan langkah kontribusi IAKMI terhadap pembangunan kesehatan di Papua Barat.
Menurutnya, peran ahli kesehatan masyarakat sangat strategis dalam sektor pemerintahan, sosial, maupun pelayanan kesehatan. Kontribusi IAKMI, kata dia, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Papua Barat.
Untuk itu, lanjut Kocu, kolaborasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan transformasi kesehatan menuju Papua Barat yang sehat.
Sementara Ketua Pengurus Daerah IAKMI Provinsi Papua Barat periode 2022–2025, Thomas O. Saghawari menjelaskan, Musda III merupakan forum penting mengevaluasi program kerja, memperkuat konsolidasi organisasi serta menyiapkan kepengurusan baru periode 2026–2030 yang mampu menjawab tantangan kesehatan masyarakat ke depan.
Ia menerangkan, Papua Barat masih menghadapi berbagai persoalan kesehatan, seperti tingginya angka stunting, pengendalian penyakit menular yang belum optimal serta meningkatnya penyakit tidak menular.
“Kondisi ini menuntut peran aktif organisasi profesi kesehatan masyarakat sebagai mitra strategis pemerintah daerah,” kata Saghawari.
Ia menyebut arah pembangunan kesehatan Papua Barat sejalan dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, dengan target Papua Barat Sehat, Cerdas, dan Produktif pada 2041.
Selain itu, 6 pilar transformasi kesehatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan penting peran IAKMI di daerah.
Ketua Majelis Keprofesian Kesehatan Masyarakat Indonesia, sekaligus Wakil Kolegium Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Ridwan M. Thaha, M.Sc mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia kesehatan masyarakat dalam menghadapi transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya digitalisasi layanan kesehatan.
Menurut Thaha, digitalisasi merupakan keniscayaan yang akan diterapkan di seluruh level pelayanan kesehatan, mulai dari pelayanan primer hingga tersier.
Sistem berbasis data akan menjadi dasar pengambilan keputusan kesehatan, termasuk pemetaan penyakit serta penguatan layanan promotif dan preventif, terutama pada kesehatan ibu dan anak.
Selain digitalisasi, Ridwan juga mengatakan penguatan status profesi kesehatan masyarakat. Dikatakannya, pemerintah akan segera menetapkan standar kompetensi seluruh organisasi profesi kesehatan melalui pengesahan Menteri, sehingga lulusan sarjana kesehatan masyarakat ke depan wajib menempuh pendidikan profesi.
“Organisasi profesi harus tahu berapa jumlah dan posisi tenaga kesehatan masyarakat di daerah. Pengurus daerah wajib memetakan kebutuhan dan menyiapkan peningkatan kapasitas anggotanya,” ujar Ridwan.
Dirinya mengingatkan peran tenaga kesehatan masyarakat dalam perencanaan kesehatan berbasis data melalui penguatan Cakupan Kesehatan Geografis (CKG) agar perencanaan anggaran dan pengadaan obat dapat lebih tepat sasaran.
Hal senada disampaikan Ketua Panitia Musda III IAKMI Papua Barat, Yenny Rumengan bahwa tantangan kesehatan masyarakat saat ini semakin kompleks, sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
IAKMI Papua Barat, lanjut dia, siap berada di garis terdepan dalam mendukung program transformasi kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan hingga ke daerah.
Musda III IAKMI Papua Barat merupakan forum tertinggi organisasi di tingkat provinsi yang bertujuan mengevaluasi program kerja, merumuskan arah kebijakan organisasi serta memilih kepengurusan daerah periode 2026–2030.
Kegiatan diikuti peserta dari 7 kabupaten di Papua Barat, dengan 3 pengurus cabang yang terbentuk di Kabupaten Manokwari, Fakfak, dan Kaimana serta 4 bakal cabang. [FSM-R1]
