Manokwari – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden, untuk menjaga independensi institusi dari kepentingan politik sektoral.
Ketua Kadin Papua Barat Suryati di Manokwari, Rabu, mengatakan rantai komando langsung dari Presiden akan menjamin profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, dan penegakan hukum bagi masyarakat.
“Kadin mendukung posisi Polri di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian manapun,” kata Suryati.
Ia mengkhawatirkan apabila institusi Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka akan memengaruhi fleksibilitas dalam penanganan keamanan yang tentu terhambat oleh prosedur birokrasi.
Hal itu berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang panjang sesuai mekanisme birokrasi kementerian, padahal stabilitas keamanan memerlukan respon cepat demi mewujudkan kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Jika berada di bawah kementerian, proses pengambilan keputusan bisa menjadi lambat,” ucap Suryati.
Ia menyebut Kadin sebagai organisasi yang mewadahi pelaku usaha di Papua Barat menempatkan rasa aman sebagai faktor utama dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah di masa mendatang.
Menurutnya, kedudukan Polri langsung di bawah Presiden juga menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga netralitas kepolisian pada berbagai momentum, khususnya Papua Barat yang memiliki karakteristik dan tantangan sosial politik berbeda dari daerah lain.
“Presiden adalah kepala negara yang memegang mandat tertinggi dari rakyat, bukan kementerian. Karena itu, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden,” kata Suryati. [Pewarta: Fransiskus Salu Weking/Editor: Tasrief Tarmizi/ANTARA]
