Yulianus Dowansiba Geram: APBD 2026 Senilai 4,4 Triliun Dinilai Abaikan Aspirasi Rakyat

Manokwari, TP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPR) Papua Barat, Yulianus Dowansiba mengungkapkan rasa kekecewaan mendalam karena seluruh aspirasi masyarakat hasil reses I, II, dan III tahun 2025 tidak terakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2026.

Kekecewaan ini muncul di tengah besarnya alokasi APBD 2026 yang mencapai Rp4,4 triliun. Namun, dinilai tidak tepat sasaran dan tidak sinkron dengan kebutuhan mendasar masyarakat yang diserap melalui kunjungan kerja legislatif selama dua tahun terakhir.

Menurut Dowansiba, sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis bertolak belakang dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pada 2 Februari 2026, Presiden menekankan agar seluruh kepala daerah mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan elit, kelompok, maupun pribadi.

“Kami sebagai wakil rakyat mengakui APBD kita 4,4 triliun, namun realisasinya tidak tepat sasaran. Saat kami melakukan hearing dengan OPD teknis, mereka berdalih tidak ada anggaran untuk membiayai usulan masyarakat seperti infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, hingga sektor kesehatan dan UMKM,” ucap Dowansiba kepada Tabura Pos melalui WhatsApp, Minggu (15/2/2026).

Dengan kondisi ini, ia menilai bahwa tidak terakomodirnya aspirasi masyarakat merupakan bentuk pelecehan terhadap marwah lembaga legislatif. Lembaga DPRPB seakan tidak dihargai karena usulan yang diperjuangkan melalui mekanisme resmi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) justru diabaikan.

“Lemahnya sistem manajemen keuangan ini menjadi pemicu meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Papua Barat. Dua tahun berjalan ini masyarakat Papua Barat benar-benar menuju kehancuran. Kemiskinan meningkat dan pengangguran bertambah. Pemerintah daerah harus serius, jangan biarkan harapan rakyat hanya menjadi air mata dan kesedihan,” tegasnya.

Dalam kritiknya, Dowansiba meminta para pejabat di Papua Barat untuk “Takut akan Tuhan” dan bekerja dengan jujur. Ia juga mengajak Pemprov Papua Barat belajar dari Provinsi Maluku Utara yang dinilai berhasil mengelola keuangan daerah secara transparan meski tidak memiliki dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar Papua Barat.

Lebih jauh, ia memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang dijuluki sebagai “Gubernur-gubernur kecil”. Ia menduga, oknum pejabat tersebut kerap bermain dalam sistem keuangan daerah dan tidak menghargai kepemimpinan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.

“Kami minta kepada ‘gubernur-gubernur kecil’ ini segera lepas dari permainan sistem keuangan yang mengorbankan visi-misi Gubernur dan kepentingan umum. Mari berikan dukungan penuh kepada Gubernur untuk membangun Papua Barat menuju Papua Barat Emas,” tutup Dowansiba. {FSM-R2*]