Manokwari, TP – Percepat pembangunan kesejahteraan sosial serta penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan,M.SI., bertolak ke Jakarta untuk menemui Menteri Sosial (Mensos) R.I, Saifullah Yusuf, guna menyampaikan sejumlah usulan dan penguatan program prioritas Kementerian Sosial di wilayah Papua Barat.
Dalam pertemuan bersama Mensos, Gubernur Papua Barat didampinggi Plt. Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perindustirian dan Perdagangan, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Pemerintahan, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Badan Penghubung Papua Barat, Rabu (4/3).
Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemprov Papua Barat untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat miskin, rentan, masyarakat adat, serta warga di wilayah terpencil.
Adapun usulan dan penguatan program yang disampaikan Gubernur Papua Barat kepada Mensos, Saifullah Yusuf meliputi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Sekolah Rakyat, Groun chek PBI Jaminan Kesehatan berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memastikan ketepatan sasaran dan sinkronisasi data kesejahteraan sosial di Papua Barat.
Gubernur juga mengusulkan Kabupaten Manokwari agar ditetapkan sebagai proyek percontohan digitalisasi bantuan sosial, meliputi integrasi data, penyaluran non tunai berbasis digital, serta sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntable.
Kemudian usulan pendirian dan pembangunan panti terpadu milik pemerintah sebagai fasilitas perlindungan sosial terpadu bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) meliputi, rehabilitasi dasar disabilitas terlantar, rehabilitasi dasar anak terlantar, rehabilitasi dasar lansia terlantar, rehabilitasi dasar tuna sosial .
Kementerian Sosial RI juga diusulakan agar kembali melaksanakan tugas pembantuan melalui dukungan anggaran dekonsentrasi di Provinsi Papua Barat sebagai wujud semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam percepatan pembangunan kesejahteraan sosial.
Gubernur Papua Barat berharap Menteri Sosial berkenan memberikan perhatian dan dukungan terhadap usulan dan penguatan program tersebut, baik dalam bentuk kebijakan, pendanaan, maupun pendampingan teknis.
Dukungan dimaksud diharapkan dapat mendorong pelaksanaan program secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Barat. [FSM-R2*]
