Jakarta, TP – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan didampinggi Sekda dan sejumlah pimpinan OPD Pemprov Papua Barat menggelar pertemuan dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso, di Jakarta pada Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan membahas penguatan sektor perdagangan sebagai pilar penting percepatan pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain Sekda Papua Barat, Drs. Ali Baham Temonggmere, MTP, sejumlah pimpinan OPD yang ikut dalam pertemuan itu diantaranya Kepala Bappeda Prof. Dr. Charlie Heatubun, S.Hut., M.Si, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bondan Santoso, S.STP., M.Ec.Dev, Inspektur Papua Barat, Erwin Saragih, serta pejabat dari dinas dan badan terkait lainnya.
Kegiatan itu i difokuskan untuk menyampaikan usulan pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana perdagangan di Papua Barat kepada Menteri Perdagangan. Langkah ini menjadi bagian upaya memperkuat sistem perdagangan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Pasar rakyat dan fasilitas pendukung perdagangan berperan strategis sebagai pusat distribusi barang kebutuhan pokok, sarana pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta instrumen pengendalian stabilitas harga.
Namun, kondisi sarana dan prasarana di beberapa kabupaten masih belum memadai dari aspek fisik bangunan, sanitasi, tata kelola, maupun aksesibilitas. Oleh karena itu, Mandacan meminta adanya dukungan Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur perdagangan.
Pembangunan sektor perdagangan di Papua Barat diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi lokal, memperkuat sistem distribusi barang, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat khususnya orang asli Papua.
Pemerintah Provinsi Papua Barat mengajukan beberapa program strategis pembangunan sarana dan prasarana perdagangan diantaranya, pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kabupaten, pengembangan pasar tematik berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan kualitas sarana pendukung perdagangan yang sehat, aman, dan tertata, serta pembangunan gudang distribusi provinsi untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap usulan tersebut dapat mendapatkan dukungan melalui program dan kebijakan Kementerian Perdagangan, baik melalui alokasi APBN, sinergi lintas kementerian/lembaga, maupun skema kemitraan lainnya.
Sinergi antara pusat dan daerah diharapkan mampu menguatkan perdagangan di Papua Barat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. [FSM-R2]
