Jakarta, TP – Dukungan transportasi untuk pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) XIV di Manokwari menjadi isu utama dalam audiensi antara Kepala Dinas Perhubungan Papua Barat Markus Lucas Sabarofek dengan Komite Eksekutif Papua (KEP) di Jakarta, Jumat (6/3/2026).
Pertemuan tersebut menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat, khususnya terkait ketersediaan transportasi darat bagi peserta yang diperkirakan datang dari berbagai kabupaten/kota di Papua Barat.
Sebagai tindak lanjut, Komite Eksekutif Papua akan menyusun surat kepada Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) serta Menteri Perhubungan untuk meminta dukungan pengadaan armada bus guna menunjang mobilitas peserta selama kegiatan berlangsung.
Selain itu, pertemuan juga mendorong pelaksanaan rapat lintas kementerian dan lembaga untuk membahas secara komprehensif dukungan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan Pesparawi XIV, termasuk kesiapan sektor transportasi.
Audiensi tersebut juga menyentuh persoalan yang lebih luas, yakni konektivitas dan infrastruktur transportasi di Papua Barat yang masih memerlukan perhatian serius. Direncanakan rapat tematik khusus guna memetakan kondisi eksisting sekaligus kebutuhan ideal pengembangan infrastruktur transportasi di daerah tersebut.
Beberapa fasilitas strategis yang menjadi sorotan antara lain Bandara Rendani Manokwari yang perlu diperkuat melalui penyusunan masterplan pengembangan, serta peningkatan kapasitas Bandara Kaimana dan Bandara Teluk Wondama guna memperbaiki aksesibilitas wilayah.
Pertemuan itu juga menekankan perlunya optimalisasi investasi di sektor transportasi laut maupun udara, guna mendukung distribusi logistik dan mobilitas penumpang. Keterlibatan operator nasional seperti PT PELNI dan PT Garuda Indonesia dinilai penting untuk memperkuat konektivitas wilayah.
Pembahasan menunjukkan bahwa kesiapan transportasi tidak hanya menjadi kebutuhan untuk mendukung Pesparawi, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam meningkatkan konektivitas dan pemerataan pembangunan di Papua Barat. [FSM-R2]




















