Manokwari, TP – Ketua Komite III DPD-RI Filep Wamafma menyatakan dukungannya terhadap program penguatan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di tanah Papua.
Dukungan ini disampaikan Wamafma bertepatan dengan peringatan 64 tahun berdirinya YPK di tanah Papua, tepatnya 8 Maret 2026.
Menurutnya, YPK selama ini mempunyai peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat Papua.
“YPK adalah lembaga pendidikan yang mampu hadir di tengah-tengah orang Papua dan menjawab kebutuhan dasar pendidikan bagi masyarakat Papua,” kata Wamafma kepada para wartawan Polbangtan Manokwari, Selasa (11/3/26).
Menurutnya, perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern menuntut ada perubahan paradigma dalam pengelolaan lembaga pendidikan.
Untuk itu, lanjut dia, YPK perlu melakukan penataan ulang terhadap konsep dan tata kelola organisasi, termasuk dalam system perekrutan tenaga pendidik.
Di samping itu, Wamafma juga mendorong Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) Di Tanah Papua untuk mengambil peran lebih besar, khususnya dalam proses perekrutan dan penggajian guru-guru yayasan.
Sinode GKI Di Tanah Papua, tegas Wamafma, harusnya mengambil peran, minimal dalam perekrutan guru-guru yayasan dan memastikan mereka mendapatkan gaji.
“Kita perlu belajar dari sekolah-sekolah swasta atau yayasan lain yang terus berbenah diri mengikuti perkembangan zaman,” ujar Wamafma seraya menyayangkan kondisi tenaga pendidik di YPK yang semakin berkurang serta sejumlah sarana dan prasarana pendidikan tidak layak digunakan.
Ia menyarankan YPK harus segera berbenah diri, tidak boleh hanya dianggap yang penting ada atau sekedar membantu. Jika bicara mutu pendidikan, ia menegaskan, maka yang paling utama adalah kualitas SDM.
Menurutnya, apabila sistem pendidikan di YPK tidak mengikuti standar pendidikan nasional yang bermutu, maka hal itu akan berdampak pada kualitas lulusan.
Sebagai alumni YPK, dirinya menyatakan kesiapan memberi masukkan dan pandangan terkait pengembangan lembaga Pendidikan ke depan.
“Kita harus membangun sekolah-sekolah YPK dengan standar yang baik, menghadirkan guru-guru yang kompeten serta menyiapkan fasilitas pendukung yang memadai,” jelas Wamafma.
Ia mengusulkan agar pengelolaan YPK bisa dilakukan secara lebih efektif, salah satunya melalui penggabungan (merger) sejumlah sekolah dalam satu distrik atau kecamatan.
“Kalau dalam satu distrik ada tiga sampai empat sekolah YPK, bisa dipertimbangkan untuk digabungkan agar pengelolaan, sarana prasarana, dan tenaga guru lebih optimal,” harapnya.
Ditambahkan Wamfama, ia siap membantu mendorong pengembangan YPK melalui koordinasi dengan kementerian terkait, jika Sinode GKI maupun Pengurus Sekolah Wilayah (PSW) YPK memiliki konsep pengembangan yang jelas.
“Jika YPK ingin berdiskusi dengan kementerian atau ingin agar kebijakan Otonomi Khusus berpihak pada pengembangan YPK, saya siap membantu,” katanya.
Selain itu, ungkap Wamafma, dalam Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) disebut bahwa Yayasan yang dikelola orang asli Papua berhak mendapat dukungan pendanaan dari kebijakan Otsus.
Oleh karena itu, jelas Wamafma, penguatan YPK ke depan membutuhkan kolaborasi antara pengurus yayasan, gereja, pemerintah, serta para alumni.
“Sekali lagi, sebagai alumni YPK, saya ingin YPK menjadi contoh bagaimana pola membangun pendidikan di tanah Papua,” tandas Wamafma.
Lembaga YPK, kata dia, harus tetap berpegang pada motto yang diwariskan Domine Izaak Samuel Kijne, misionaris asal Belanda yang berjasa dalam Sejarah pendidikan di Papua yakni ‘Bangsa ini akan memimpin dirinya sendiri’. [FSM-R1]
