Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Hermus Indou,, Wakil Bupati, Mugiyono, Plt. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Manokwari, Marthen L. Rantetampang dan Direktur BLUD RSUD Manokwari bertemu Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (11/3/2026).
Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan usulan permohonan Pembangunan RSUD Manokwari, puskesmas, dan laboratorium kesehatan Masyarakat (labkesmas).
“Audiensi dengan Pak Menkes terkait usulan pembangunan RSUD Manokwari, labkesmas tier-2, dan pembangunan puskesmas di distrik tanpa puskesmas,” ungkap Rantetampang dalam press release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, Kamis (12/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, jelas Rantetampang, Bupati menyampaikan upaya ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, representatif, dan sesuai standar nasional.
Selanjutnya, memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara terintegrasi dari tingkat pelayanan dasar hingga rujukan, mendukung implementasi kebijakan nasional, khususnya transformasi sistem kesehatan dan penguatan pelayanan primer sebagaimana dicanangkan Kemenkes, dan menjamin pemerataan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di distrik yang belum memiliki fasilitas puskesmas.
Dalam pertemuan ini, lanjut Plt. Kadinkes, Bupati melaporkan kepada Menkes bahwa berdasarkan hasil analisis situasi, gambaran umum wilayah serta identifikasi kesenjangan pelayanan kesehatan di Kabupaten Manokwari bahwa pembangunan dan penguatan fasilitas kesehatan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak dan strategis.
Kondisi geografis yang menantang, persebaran penduduk yang tidak merata, beban penyakit menular dan tidak menular yang tinggi serta masih ada distrik tanpa puskesmas, menunjukkan akses dan mutu pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal.
Selain itu, kondisi bangunan RSUD yang mengalami kerusakan berat dan belum tersedianya labkesmas tier 2 sebagai laboratorium rujukan daerah semakin memperkuat urgensi revitalisasi dan pembangunan sarana prasarana kesehatan secara menyeluruh.
Keterbatasan fasilitas tersebut berimplikasi pada keterbatasan kapasitas pelayanan rujukan, keterlambatan diagnosis serta belum optimalnya penanganan kasus prioritas daerah.
Melalui usulan pembangunan RSUD, pembangunan puskesmas baru pada distrik yang belum memiliki fasilitas, pembangunan labkesmas tier 2, penyediaan rumah dinas tenaga kesehatan serta pengadaan ambulans dan puskesmas keliling roda empat, diharapkan terwujud sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, merata, responsif, dan sesuai standar nasional.
Lanjutnya, Menkes menyambut baik usulan-susulan tersebut dan menyampaikan untuk permintaan pembangunan puskesmas dapat diajukan melalu DAK Fisik, untuk banyaknya puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi Pembangunan harus mempertimbangkan biaya operasional, untuk itu bisa juga ditingkatkan rasio 1:10.000 (1 puskesmas untuk 20.000 penduduk).
“Untuk usulan rumah sakit dan permintaan renovasi bertahap bisa diberikan tahun 2027 dengan catatan tata kelola rumah sakit harus diperbaiki dan untuk tata kelola akan didampingi langsung oleh Kementerian Kesehatan. Sedangkan usulan-usulan lain akan dilakukan koordinasi antara pemda dan di—follow up secara berkala ke Kementerian Kesehatan,” terang Rantetampang. [*SDR-R1]
