Ransiki, TP – Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pemkab Mansel) menggelar pertemuan dengan peserta seleksi CPNS Formasi 2021 kuota 314 (pencaker), di pelataran parkir Kantor Bupati Mansel, Bukit Boako Ransiki, Kamis (12/3).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Mansel Bernard Mandacan, S.IP, didampingi Wakil Bupati Mezak Inyomusi, SE, M.Si, Plt. Sekda Adolop Kawey, SH, serta dihadiri Ketua DPRK Ferdinand Waran, SH, Wakil Ketua I DPRK Wolof Sayori, S.Sos, Kepala BKPSDM Leo Leonard Sayori, dan sejumlah Pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mansel.
Dalam arahannya, Bupati Bernard menyampaikan bahwa sebagai Pimpinan Daerah, ia memiliki komitmen untuk memperjuangkan nasib masyarakat Mansel. “Jika tidak menghadapi efisiensi anggaran, berapapun jumlah honorer yang ada pasti akan diperjuangkan untuk diangkat menjadi ASN,” ujarnya.
Menurut dia, proses dan hasil tes CPNS Formasi 2021 yang tidak sesuai harapan sebagian pencaker karena ada nama yang tidak lolos terjadi di bawah kendali Pemerintah Pusat. “Saya juga kecewa, seolah-olah Pemerintah Pusat mengambil alih kewenangan daerah. Jangan bilang Bupati bohong, Tuhan tahu isi hati saya,” tegasnya.
Bupati menjelaskan bahwa nama-nama yang sudah lolos dalam kuota 314 tetap akan diakomodir, sedangkan formasi yang masih kosong akan dibijaki sesuai kebutuhan daerah. Pasca Lebaran, unsur pimpinan daerah bersama DPRK akan menyambangi Kemenpan-RB di Jakarta untuk membicarakan hal ini dan meminta tambahan kuota sebanyak 1.500 untuk putra daerah.
Ia juga menghimbau para pencaker yang sudah terakomodir agar tetap tenang dan tidak menghasut situasi. “Buktikan kalian bisa kerja, jangan sampai kantor sepi atau ada yang tidak profesional. Orang tidak disiplin tidak bisa membangun negeri ini,” katanya.
Bupati menambahkan, jika ada yang ingin mengeluarkan aspirasi atau protes, silakan langsung menghubungi Pemerintah Daerah, tetapi jangan melakukan pemalangan di jalur trans Papua Barat yang dapat menghambat akses transportasi kabupaten tetangga. “Jika ingin melakukan aksi, lakukanlah di area perkantoran Bupati Mansel saja agar tidak merugikan orang lain,” pinta dia.
Menurutnya, tindakan pemalangan sangat memalukan, menjatuhkan citra daerah, dan membuat investor enggan datang. Bupati juga meminta agar tidak ada ancaman untuk membakar gedung kantor, karena merupakan milik bersama masyarakat Mansel. “Jaga rumah kita Manokwari Selatan sebagai Rumah Kaki Seribu milik kita bersama, supaya tetap aman, damai, dan kondusif,” pesannya.
Sementara itu, Ketua DPRK Ferdinand Waran menyatakan telah menerima aspirasi pencaker dan meneruskannya ke Pemkab Mansel. “Pada prinsipnya, DPRK mendukung aspirasi pencaker, tetapi untuk mengisi kekosongan kuota 314, seharusnya diberikan kesempatan bagi anak asli Mansel yang sudah lama menjadi honorer dan anak Suku Nusantara yang lahir dan besar di sini. Yang baru datang sebaiknya tidak dimasukkan dulu,” harapnya.
Ia juga menyarankan agar kedepannya permasalahan pencaker selalu dikomunikasikan bersama legislatif. Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar seleksi CPNS berikutnya dapat dilaksanakan secara offline dengan menyurat ke BKN Pusat, dan DPRK siap memberikan rekomendasi untuk memudahkan anak asli Mansel mengikuti tes.
Wakil Ketua I DPRK Wolof Sayori menambahkan, perekrutan pegawai harus dikoordinasikan dengan legislatif. “Kita masih punya beban besar terhadap tenaga honorer sejak 2017; ada yang sudah bertahun-tahun bahkan rambut putih tapi belum diakomodir, padahal yang baru datang sudah diangkat,” ungkapnya.
Dirinya pun meminta Bupati untuk mencegah Pimpinan OPD menerima tenaga honorer baru. “Jika ada pegawai baru yang ditemukan di OPD, silakan melapor ke DPRK atau langsung ke Bupati untuk ditindaklanjuti,” katanya.
Kepala BKPSDM Leo Sayori mengaku telah menindaklanjuti aspirasi pencaker kepada BKN, yang merespon dengan baik. “Persoalan ini bukan karena kesalahan Bupati atau BKPSDM, karena pengumuman hasil tes dilakukan langsung oleh BKN Pusat tanpa berkoordinasi dengan daerah,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa BKN Pusat melalui Kanreg XIV BKN Papua Barat di Manokwari telah meminta maaf terkait hal ini. Pasca Idul Fitri, Kanreg XIV siap memfasilitasi audiens Pemkab Mansel bersama DPRK dengan Kemenpan-RB.
Proses pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) bagi peserta yang lolos sementara dikunci oleh BKN Pusat, sambil menunggu BKPSDM menarik data untuk dikroscek kembali oleh Bupati sebelum diserahkan ke Pusat untuk ditetapkan dan kemudian diumumkan resmi.
“Formasi yang kosong dalam kuota 314 CPNS Formasi 2021 sepenuhnya berada di kewenangan Bupati untuk ditentukan atau diisi, bukan di tangan BKPSDM. Jadi harap pencaker tidak salah persepsi; yang direvisi adalah kekosongan formasi, bukan mengganti nama yang sudah lulus,” jelasnya.
Perwakilan pencaker yang tidak menyebutkan nama menyampaikan permohonan maaf kepada Pemkab Mansel karena telah melakukan tindakan yang tidak diinginkan untuk meluapkan kekesalan. Meski begitu, dia menyarankan agar nama-nama yang tidak lolos dapat diakomodir kembali untuk mengisi kekosongan formasi.
“Jika hasil sudah dikembalikan dari Pusat, siapapun tidak boleh mengintervensi karena merupakan kewenangan Bupati,” harapnya. Pencaker juga meminta agar pada seleksi berikutnya, pihak daerah dan DPRK melibatkan Kepala Distrik dan Kepala Kampung dalam proses rekrutmen untuk menghindari masalah serupa di masa depan.[BOM-R2
