Manokwari, TP – Anggota DPRK Manokwari, Norman Tambunan, menyoroti lambannya langkah Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menetapkan pejabat definitif di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop).
Pasalnya, posisi Kepala Dinas hingga kini masih dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh) dan telah berlangsung hampir satu tahun. Kondisi tersebut dinilai tidak wajar dan berpotensi mengganggu efektivitas kinerja organisasi.
“Sudah hampir satu tahun dijabat Plh. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Jabatan Plh itu sifatnya sementara, bukan untuk jangka panjang. Kalau terus dibiarkan, tentu berdampak pada kinerja dinas,” tegas Norman usai rapat dengar pendapat bersama sejumlah pimpinan OPD terkait pascabanjir di Pasar Sanggeng, Manokwari, Jumat (10/4).
Menurut politisi Partai Golkar ini, ketidakpastian kepemimpinan tersebut mencerminkan lemahnya tata kelola birokrasi. Padahal, Dinas Perindagkop memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya sektor UMKM, perdagangan, dan koperasi.
Dinilai Berkinerja Baik
Anggota Komisi II DPRK Manokwari itu juga mempertanyakan komitmen Pemda dalam menata birokrasi secara profesional. Keterlambatan penetapan pejabat definitif dinilai bukan sekadar persoalan administratif, tetapi sudah menyentuh aspek pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.
“Kalau ini terus dibiarkan, publik bisa menilai ada persoalan serius di internal. Bisa saja muncul asumsi adanya tarik-menarik kepentingan atau lemahnya pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia pun mendesak Bupati dan jajaran terkait untuk segera mengambil langkah tegas. Norman menilai, Plh yang saat ini menjabat, Yahya Maabuat, sangat layak untuk ditetapkan secara definitif.
“Penjabat Plh saat ini juga layak didefinitifkan karena memang kami menilai yang bersangkutan berkinerja baik,” pungkasnya. [K-K-R2]
