Manokwari, TP – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Manokwari memperkuat tupoksi pengawasan dan pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Forum Advokasi Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda), Lintas Sektor, dan Forum Group Discussion (FGD), Selasa (14/4/2026).
Bupati Manokwari, Hermus Indou yang diwakili Asisten III Setda Kabupaten Manokwari, Jefry J. Sahuburua meyakini ketiga kegiatan ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik Balai POM Manokwari, advokasi kegiatan keamanan pangan Badan POM 2026.
“Kehadiran bapak, ibu sekalian adalah wujud komitmen kita bersama untuk mewujudkan Manokwari yang lebih baik, aman, sehat, dan sejahtera,” katanya.
Dikatakan Sahuburua, FKP merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemkab Manokwari dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
“Melalui forum ini, kami berharap dapat menjaring aspirasi, masukkan, dan saran dari seluruh elemen masyarakat, sehingga kita dapat merumuskan kebijakan dan program pelayanan publik yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, Forum Advokasi Keamanan Pangan merupakan agenda penting yang tidak bisa diabaikan, karena keamanan pangan adalah isu krusial yang berkaitan dengan Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Ditegaskannya, semua mempunyai tanggung jawab untuk memastikan pangan yang dikonsumsi aman, sehat, dan bergizi.
“Saya berharap melalui forum ini, kita dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan serta membangun sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat dalam mewujudkan keamanan pangan di Manokwari,” tukasnya.
Asisten III berharap FGD penggalangan pencegahan kejahatan obat dan makanan merupakan bagian integral dari upaya melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan ilegal, palsu, dan berbahaya.
Ditegaskan Sahuburua, kejahatan di bidang obat dan makanan tidak hanya merugikan secara ekonomi, juga mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama memberantas kejahatan obat dan makanan di Manokwari,” katanya.
Asisten III juga berharap forum berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang bermanfaat terhadap masyarakat Manokwari, mendapat rekomendasi-rekomendasi yang menghasilkan konstruktif dan inovatif, sebagai landasan bagi perumusan kebijakan dan program yang lebih baik.
Ada beragam isu dibahas dalam forum, diantaranya peningkatan kualitas pelayanan publik, advokasi keamanan pangan dan penggalangan pencegahan kejahatan obat dan makanan melalui Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan (Sapa Sekolah) 2026.
Menurut Kepala BPOM Manokwari, Agustince Werimon, S.Farm, Apt, pemda perlu mengetahui program keamanan pangan di desa, pasar, dan sekolah, sehingga BPOM dan lintas sektor bersama-sama mencegah kejatahan pangan.
Dia menerangkan, pelanggaran kejahatan pangan masih ada di Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang mana BPOM dikatakan berhasil ketika kejahatan itu berkurang.
Dirinya menambahkan, BPOM sudah melakukan advokasi dan pendampingan, diharapkan setiap tahun kejahatan pangan semakin berkurang.
“Kami melaksanakan kegiatan ini karena kita butuh masukkan dari bapak dan ibu yang selama ini terima pelayanan publik Balai POM Manokwari dan kerja sama pemda serta lintas sektor untuk mencegah dan mengurangi kejahatan pangan,” tandas Agustince. [SDR-R1]
