Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Hermus Indou meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Manokwari menjalankan dan mengawasi program pendidikan gratis.
Diakuinya, tahun lalu, program Pendidikan gratis belum dijalankan secara maksimal, karena masih dalam tahap konsolidasi dari sisi pemerintahan dan perencanaan pembangunan, menyusun visi misi, renstra, serta membenahi birokrasi.
“Program pendidikan gratis dan kesehatan gratis harus bisa kita tuntaskan. Tahun lalu kita masih dalam tahap konsolidasi, tapi tahun ini tidak ada alasan lagi,” ujar Indou di Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Selasa (14/4/2026).
Bupati meminta semua anggaran pendidikan difokuskan untuk pendidikan dan bukan untuk hal-hal lainnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan kantor.
Dirinya mengaku tidak mau mendengar lagi ada praktek pungutan liar (pungli) di sekolah, karena pembiayaan, mulai SPP, seragam, dan kebutuhan dasar pendidikan sudah dibiayai pemda.
“Kita harus buktikan, tahun ini tidak ada pungutan liar di sekolah. Kalau masih ada, kepala sekolah akan diganti,” tegas Indou.
Di samping itu, Indou mengingatkan pihak sekolah tidak menahan ijazah siswa, karena dokumen itu merupakan hak peserta didik dan bagian dari pelayanan negara. “Tidak ada hak sekolah menahan ijazah. Itu dokumen negara dan harus diberikan kepada siswa,” tandas Indou.
Ia menambahkan, selain menjamin tidak ada lagi biaya pendidikan, Pemkab juga menjamin keberlangsungan para guru honor. “Guru-guru honorer tetap mengajar, anggaran kita cukup. Jangan ada alasan yang tidak benar,” kata Indou.
Bupati mengajak para pejabat menjaga kepercayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab.
“Mari bekerja sungguh-sungguh dan membuktikan komitmen dalam melayani masyarakat, sehingga kepercayaan publik terus terjaga dan pemerintah benar-benar hadir untuk rakyat,” kata Indou. [SDR-R1]
