Kehadiran Dirjen Kemendagri di Musrenbang Otsus dan RKPD Teluk Bintuni Tahun 2027 Bukti Sinergi Membangun Negeri
Bintuni, TP – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. A Fathoni, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2027, yang berlangsung di Gedung Sasana Karya, Komplek Perkantoran SP 3 Manimeri, Kamis (23/4/2026).
Menurutnya, forum ini bukan sekadar kegiatan administratif rutin, melainkan wadah strategis untuk merumuskan arah pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara efektif dan efisien.
“Musrenbang Otsus adalah sarana menjembatani aspirasi rakyat dan nilai kearifan lokal, agar dana khusus yang tersedia dapat dimanfaatkan tepat sasaran untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah. Sementara RKPD menjadi pedoman utama seluruh program kerja pemerintah selama satu tahun anggaran ke depan,” jelas Fathoni di hadapan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Forkopimda, anggota DPR Papua Barat, Ketua MRP, serta tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, dan perempuan.
Ia mengingatkan agar seluruh perencanaan yang disusun di Teluk Bintuni tidak berdiri sendiri, melainkan harus diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat, termasuk delapan klaster program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026.
Kedelapan klaster tersebut meliputi: 1. Ketahanan Pangan: Mencapai swasembada pangan melalui perluasan lahan sawah, peningkatan hasil produksi, dan kesejahteraan petani serta nelayan. 2. Ketahanan Energi: Mengembangkan energi bersih, meningkatkan produksi migas, dan mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan.
3. Makan Bergizi Gratis: Program peningkatan gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus mendorong ekonomi lokal. 4. Pendidikan Bermutu yang meliputi, peningkatan kualitas tenaga pengajar, penguatan pendidikan vokasi, penyediaan beasiswa, serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Kesehatan Berkualitas: Memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional, layanan cek kesehatan gratis, serta revitalisasi rumah sakit dan puskesmas. 6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM: Penguatan ekonomi rakyat melalui pembentukan ribuan koperasi desa, kemudahan akses modal, dan pengembangan jaringan logistik.
7. Pertahanan Semesta: Modernisasi alutsista dan penguatan komponen pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan wilayah. 8. Akselerasi Investasi dan Perdagangan: Mendorong investasi produktif serta kemitraan publik-swasta sebagai penggerak utama perekonomian.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah keharusan. Dengan bergerak sejalan, target pembangunan dapat tercapai secara menyeluruh dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain keselarasan program, Fathoni juga menekankan aspek pengelolaan keuangan daerah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, serta ketepatan waktu dalam penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
“Jangan sampai ada keterlambatan dalam pelaporan. Administrasi yang rapi dan kecepatan dalam menyampaikan laporan adalah kunci utama agar kepercayaan publik tetap terjaga dan pembangunan dapat berjalan terus-menerus,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Panitia, Ida Bagus Putu Suratna, menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berlandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 jo UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tujuan utama kami merumuskan dokumen ini agar seluruh rencana kerja yang disusun terarah, efektif, dan efisien. Yang paling penting, setiap program dan kegiatan harus benar-benar sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Teluk Bintuni,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Dirjen Fathoni dalam kesempatan tersebut, antara lain Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Rikie, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Nasrun, serta sejumlah pejabat dan tenaga ahli dari lingkungan Kementerian Dalam Negeri. [*CR25-R2]
