Bintuni, TP – Wakil Ketua Fraksi Otonomi Khusus DPR Papua Barat, Agus Orosomna, menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan perencanaan yang telah disusun harus diimplementasikan secara nyata. Ia berharap komitmen yang ada tidak hanya tertulis di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.
“Harapan saya, jangan hanya bagus di atas kertas, tapi pelaksanaannya lain. Apa yang sudah kita jaring dari aspirasi masyarakat harus menjadi program prioritas utama di tahun 2027 mendatang,” ujar Agus saat menjadi narasumber kegiatan di Teluk Bintuni, Jumat (24/4/2026).
Usul Konsep Sekolah Sepanjang Hari
Dalam kesempatan tersebut, politisi senior ini mengusulkan penerapan program sekolah gratis dengan sistem sepanjang hari, yang dikolaborasikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mencontohkan konsep ini sudah berhasil diterapkan di Sorong Selatan dan ingin dikembangkan secara luas.
“Kita rancang sekolah gratis terintegrasi seperti MBG. Mulai dari berangkat rumah, anak sudah pakai seragam layak, makan siang terjamin, belajar sampai sore, dan pulang tetap menggunakan perlengkapan sekolah tersebut. Jadi orang tua tidak perlu lagi pusing memikirkan biaya pendidikan dan kebutuhan harian anak,” jelasnya.
Menurutnya, program ini merupakan wujud nyata dari visi “Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif”. Pemerintah diminta memanfaatkan anggaran secara optimal untuk memberdayakan generasi muda agar tumbuh berkembang dengan kualitas yang baik.
Agus juga mengingatkan agar seluruh pihak bekerja secara profesional dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Ia menegaskan bahwa seluruh regulasi dan anggaran yang disediakan melalui Otsus adalah semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua sesuai amanat undang-undang.
“Kita harus bekerja bersih dan profesional. Ingatlah, semua aturan dan dana yang ada ini diperuntukkan bagi Orang Asli Papua, tidak ada untuk kepentingan pribadi atau golongan,” tegasnya.
Perjuangkan Revisi Perdasus
Menyikapi berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat Teluk Bintuni, seperti ketersediaan air bersih dan perumahan layak, Agus memastikan akan memperjuangkan alokasi anggaran yang dibutuhkan, termasuk memaksimalkan skema anggaran di bawah 15 persen yang dapat disalurkan langsung ke masyarakat.
Selain itu, ia mengungkapkan saat ini DPR Papua Barat sedang membahas revisi sejumlah Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai bentuk tindak lanjut dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat.
“Kami sedang merevisi Perdasus Nomor 3 dan Nomor 23. Ini sudah masuk dalam agenda pembahasan dan insya Allah akan dibahas secara mendalam pada tanggal 22 mendatang,” ungkapnya.
Tujuan utama revisi ini adalah untuk memberikan porsi yang lebih besar bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam, seperti Teluk Bintuni. Hal ini dinilai sangat penting mengingat sumber daya alam bersifat tidak terbarukan dan suatu saat akan habis. Oleh karena itu, manfaatnya harus dirasakan secara maksimal dan dijadikan modal pembangunan jangka panjang untuk 40 hingga 50 tahun ke depan.
“Gas dan kekayaan alam ini suatu saat akan habis. Maka peningkatan alokasi dana ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membangun kesejahteraan masyarakat, agar ada hasil yang bisa dipertanggungjawabkan dan dinikmati oleh generasi mendatang,” pungkas Agus Orosomna.[CR25-R2]




















