Berorientasi pada Kesejahteraan Orang Asli Papua
Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat menetapkan tujuh prioritas pembangunan yang berfokus pada hilirisasi ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), seluruhnya dilaksanakan dalam kerangka kebijakan Otonomi Khusus.
Kebijakan ini disampaikan Gubernur Dominggus Mandacan saat membuka Forum Perangkat Daerah penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang digelar di salah satu hotel di Manokwari, Selasa (5/5/2026).
Ketujuh prioritas pembangunan tersebut adalah:
1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusi, 2. Percepatan penurunan kemiskinan serta penguatan sistem perlindungan sosial, 3. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah, 4. Perluasan kesempatan kerja serta penguatan peran UMKM dan kewirausahaan lokal.
5. Pengurangan ketimpangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan konektivitas dasar, 6. Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial, budaya, iklim, serta pelestarian lingkungan hidup, 7. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.
Gubernur menegaskan bahwa forum ini merupakan tahapan krusial yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017.
“Kegiatan ini menjadi instrumen strategis untuk melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi seluruh program serta kegiatan. Tujuannya agar semua rencana yang disusun selaras dengan target RKPD dan menghasilkan kesepakatan bersama antar instansi,” jelasnya.
Mandacan berharap seluruh perencanaan yang disusun benar-benar terintegrasi, berorientasi pada hasil, dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Ia juga menekankan pentingnya keselarasan pagu anggaran dengan target kinerja, mulai dari input, output, hingga outcome yang ingin dicapai.
Sejalan dengan tema pembangunan nasional tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”, Pemprov Papua Barat menetapkan tema RKPD sebagai: “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal Dalam Koridor Otonomi Khusus”.
“Tema ini mencerminkan arah pembangunan yang kita tuju, di mana seluruh kebijakan dijalankan dengan semangat Otonomi Khusus untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat adat,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa tantangan pembangunan masih cukup besar, salah satunya adalah angka kemiskinan. Meski demikian, terdapat perkembangan positif di mana tingkat kemiskinan berhasil turun dari 21,09 persen pada tahun 2024 menjadi 19,58 persen di tahun 2025.
“Penurunan ini harus terus kita dorong dengan program yang tepat sasaran, berbasis data, dan pemetaan kemiskinan secara rinci atau by name by address. Selain itu, peningkatan daya saing daerah juga menjadi kunci agar kita mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional,” pungkasnya.[FSM-R2]
