Dari Perbaikan Fasilitas Hingga Pendekatan Kultur
Manokwari, TP – Rencana pemulangan warga pengungsi dari wilayah Distrik Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh di Teluk Bintuni kini memasuki tahap persiapan teknis. Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini masih menunggu dua dokumen penting, yaitu hasil identifikasi kerusakan fasilitas publik dari tim lapangan serta surat pencabutan status keadaan darurat yang akan diterbitkan oleh Bupati Teluk Bintuni.
Selain perbaikan infrastruktur, seluruh pengungsi yang berada di posko ibu kota kabupaten juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan umum dan skrining kesehatan mental sebelum dipulangkan secara resmi ke tempat asalnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat, Rheinhard C. Maniagasi, menyatakan bahwa Pemprov terus bersinergi erat dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni agar proses ini berjalan lancar dan aman.
Untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di kedua distrik tersebut telah kondusif, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan baru saja melakukan kunjungan kerja langsung ke Distrik Merdey.
“Distrik Merdey menjadi titik fokus kunjungan karena ini merupakan satu-satunya jalur akses yang menghubungkan warga Moskona Utara dan Moskona Utara Jauh dengan pusat pemerintahan di Teluk Bintuni. Kunker ini bentuk monitoring langsung Gubernur terhadap kondisi di lapangan,” jelas Maniagasi saat ditemui di Aston Niu Hotel Manokwari, Rabu (6/5/2026).
Saat ini, Tim Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Teluk Bintuni sedang melakukan peninjauan menyeluruh untuk memetakan kerusakan yang terjadi. Pasalnya, warga telah meninggalkan tempat tinggalnya selama kurang lebih enam bulan terakhir akibat konflik.
“Sebelum dipulangkan, kita harus pastikan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, jalan, dan tempat ibadah dalam kondisi baik. Jika ditemukan kerusakan, baik Pemkab maupun Pemprov akan segera memperbaiki dan melengkapinya agar warga bisa beraktivitas kembali dengan nyaman,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak provinsi masih menunggu laporan resmi beserta rekomendasi dari Bupati Teluk Bintuni. Setelah dokumen diterima, Pemprov akan segera menindaklanjuti bagian yang menjadi tanggung jawabnya.
Maniagasi mengungkapkan, dari total pengungsi yang tercatat, saat ini tersisa delapan orang yang belum bergabung ke posko utama. Mereka saat ini berada di luar wilayah distrik dan tim masih terus melakukan komunikasi persuasif agar bersedia pindah ke posko di ibu kota distrik, sebelum akhirnya diantar ke posko pusat di ibu kota kabupaten.
Seluruh pengungsi yang sudah berada di posko, yakni di Kampung Lama dan Kampung Argosigemerai SPV, saat ini sedang menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan. Selama masa pengungsian, mereka tetap mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan dari tenaga pendidik dan medis yang ditugaskan pemerintah.
Kondisi Kamtibmas Moskona Kondusif
Dari hasil pemantauan terbaru yang dilakukan saat rombongan Gubernur berkunjung, Maniagasi memastikan situasi keamanan dan ketertiban di kedua distrik tersebut sudah kembali kondusif.
“Secara teknis, kewenangan pemulangan berada di tangan Bupati karena status keadaan darurat ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah. Kita tinggal menunggu proses administrasi dan pemenuhan syarat teknis selesai,” ujarnya.
Upaya Pendekatan Ideologi dan Sosial
Terkait penyelesaian akar permasalahan konflik, Maniagasi menjelaskan bahwa isu ini berkaitan erat dengan masalah keamanan serta kelompok yang memiliki pandangan ideologi bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“TNI dan Polri terus melakukan pendekatan dan penindakan sesuai hukum yang berlaku. Sementara pemerintah daerah melakukan pendekatan sosial dan budaya, sebagaimana yang sudah dimulai sejak Agustus 2025 lalu,” katanya.
Berkat upaya tersebut, tercatat sudah ada sembilan orang yang secara sukarela berikrar kembali setia kepada NKRI. Pemerintah pun memenuhi hak-hak mereka sebagai warga negara, di antaranya memfasilitasi pendidikan hingga kesempatan bekerja.
“Beberapa di antaranya kini sudah melanjutkan studi di perguruan tinggi, ada juga yang bekerja sebagai tenaga honorer. Kami terus yakinkan mereka bahwa negara hadir dan melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali,” pungkas Maniagasi. [FSM-R2]
