Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Aston Niu Hotel Manokwari, Kamis (7/5/2026).
Menurut Gubernur, forum ini menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh proses perencanaan pembangunan berjalan terarah, terpadu, dan partisipatif, sehingga menghasilkan kebijakan yang berkualitas serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Musrenbang ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” ujarnya dalam sambutan.
Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yang dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi lokal, inovasi, dan daya saing daerah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas Melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”, Pemprov Papua Barat menetapkan tema RKPD 2027 sebagai “Akselerasi dan Pemerataan Akses Pelayanan Dasar Berkualitas serta Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Hilirisasi Ekonomi Lokal Dalam Koridor Otonomi Khusus”.
Tema tersebut mencerminkan komitmen untuk mewujudkan transformasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, dengan menempatkan Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek utama pembangunan, serta menguatkan ekonomi lokal sebagai pengungkit pertumbuhan daerah.
“Otsus bukan sekadar kewenangan administratif, tetapi merupakan instrumen keadilan sosial yang harus diwujudkan nyata dalam setiap kebijakan. Semangat ini harus terintegrasi dalam seluruh prioritas pembangunan untuk menghormati, memberdayakan, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan OAP,” tegas Gubernur.
Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan tujuh fokus prioritas pembangunan tahun 2027, yaitu: 1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang merata dan inklusif, 2. Percepatan penurunan kemiskinan dan penguatan perlindungan sosial, 3. Pemberdayaan dan penguatan ekonomi lokal berbasis sektor unggulan daerah.
Keempat, Perluasan kesempatan kerja serta penguatan peran UMKM dan kewirausahaan lokal. 5. Pengurangan ketimpangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan konektivitas dasar, 6. Pembangunan masyarakat adat yang tangguh serta pelestarian lingkungan hidup, 7. Penguatan tata kelola pemerintahan dan sinergi pembangunan antara pusat dan daerah
“Ketujuh prioritas ini harus dilaksanakan secara terpadu dan saling mendukung agar mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi,” tambahnya.
Capaian dan Tantangan
Gubernur menyampaikan sejumlah perkembangan positif dalam kinerja pembangunan, namun masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 tercatat mencapai 68,48, meningkat dari 67,69 di tahun sebelumnya, dengan target mencapai 69,94 pada 2027. Tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan, dari 21,66 persen di 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, dengan target 17,58 persen di 2027.
“Meski terus menurun, angka kemiskinan di kita masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional,” ujarnya.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 mencapai 6,46 persen, namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari peningkatan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,55 persen dari sebelumnya 4,13 persen di tahun 2024.
“Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum cukup inklusif, terutama bagi generasi muda dan pencari kerja baru,” jelasnya.
Dari sisi pemerataan pendapatan, rasio gini tercatat sebesar 0,374 yang masih perlu diantisipasi, dengan target diturunkan menjadi 0,331 pada tahun 2027.
Berdasarkan berbagai data tersebut, Gubernur menekankan pentingnya penyusunan perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
“Perkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga seluruh program berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya. [FSM-R2]
