Kunker ke Kota Sorong, DPRK Boven Digoel Pelajari Pengelolaan Pendidikan Gratis

Sorong, TP – Pemerintah Kota Sorong menyambut kedatangan rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Kunjungan kerja ini dilatarbelakangi oleh keinginan mendalami serta berbagi pengalaman terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang telah berjalan baik di Kota Sorong.

Rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Sorong Septinus Lobat bersama Wakil Wali Kota Anshar Karim, serta Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Ruddy R. Lakku di Ruang Anggrek Kantor Wali Kota Sorong. Turut hadir Ketua DPRD Kota Sorong, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bagian Hukum, beserta pimpinan perangkat daerah terkait lainnya. Sementara rombongan tamu dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka.

Dalam sambutannya, Wali Kota Septinus Lobat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kunjungan tersebut. Ia menilai kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, melainkan wujud nyata keinginan bersama untuk saling belajar serta memperkuat kerja sama antardaerah di lingkungan Tanah Papua.

“Kami menyadari bahwa penyediaan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas adalah tanggung jawab utama negara. Di Kota Sorong, kami terus menyempurnakan berbagai kebijakan dan mengalokasikan dukungan anggaran yang memadai agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program sekolah gratis ini,” ungkap Lobat.

Sementara itu, Ketua DPRK Boven Digoel, Simon Akka, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan keterbukaan Pemkot Sorong berbagi informasi. Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat di daerahnya saat ini sedang dalam tahap penyusunan rancangan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pendidikan gratis. Oleh sebab itu, pertukaran informasi dan pembelajaran langsung dari daerah yang sudah berpengalaman menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Pertemuan tersebut berlangsung secara terbuka dan produktif. Diskusi tidak hanya berkisar pada aspek peraturan dan landasan hukum, namun juga membahas tantangan teknis di lapangan, kondisi geografis yang beragam, hingga strategi pemerataan kualitas layanan pendidikan yang relevan dengan karakteristik wilayah di Papua.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan kerja sama yang semakin erat antar pemerintah daerah. Lebih dari itu, berbagai masukan yang diperoleh diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Tanah Papua semakin nyata dan berkelanjutan. [CR30-R2]