Pansus LKPJ Pemkot Sorong T.A 2025 Masih Lakukan Pendalaman

Sorong, TP – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong masih terus bekerja menyelami dan memeriksa laporan kinerja serta penggunaan dana dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah. Proses ini berlangsung bertahap dan menyeluruh guna menjamin setiap catatan sesuai dengan kenyataan di lapangan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua Panitia Khusus, Dermanto Silalahi, menyampaikan bahwa timnya hingga saat ini masih aktif memanggil pimpinan instansi beserta staf terkait untuk mendalami rincian pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, hingga pencapaian sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurutnya, mekanisme pemeriksaan dilakukan secara berjenjang melalui masing‑masing komisi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya. Setiap komisi bertugas meneliti dokumen, menguji kebenaran informasi serta melakukan evaluasi mendalam, sebelum seluruh hasilnya disatukan dan dibahas bersama di tingkat panitia khusus.

“Kami masih terus bergerak aktif, memanggil dan memeriksa satu per satu laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Pemkot Sorong,” ungkap Dermanto saat ditemui awak media, Senin (11/5).

Ia menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum dapat menyampaikan kesimpulan akhir maupun rekomendasi resmi kepada masyarakat luas. Hal ini dikarenakan panitia khusus masih menunggu berkas laporan lengkap beserta hasil pembahasan yang disusun oleh masing‑masing komisi. Semua data akan dihimpun, dibandingkan dan dibahas bersama terlebih dahulu agar keputusan yang diambil benar‑benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut maupun hasil akhir, karena masih dalam tahap menunggu penyampaian berita acara dan kesimpulan dari komisi‑komisi yang telah bekerja meneliti laporan tahun anggaran 2025,” tegasnya.

Prinsip utama yang dipegang adalah keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga seluruh informasi yang disampaikan kepada publik nantinya murni berdasarkan bukti sah dan data akurat yang ditemukan selama proses pengawasan berlangsung.

“Segera setelah seluruh laporan diterima dan pembahasan tingkat akhir selesai dilaksanakan, kami akan segera mengumumkan hasilnya secara resmi sekaligus menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan. Langkah ini adalah bentuk tanggung jawab kami selaku lembaga perwakilan rakyat agar seluruh penggunaan uang negara diketahui dan diawasi bersama oleh masyarakat,” tambahnya.

Proses penelitian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban ini merupakan bagian paling krusial dari pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga legislatif. Melalui tahapan ini, kinerja pemerintah daerah dalam merencanakan, mengelola dan membelanjakan dana publik sepanjang satu tahun berjalan ditelusuri dan dinilai secara cermat demi menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi. [CR30-R2]