Perkuat Kelembagaan, BPDAS Remu Ransiki Satukan Langkah Lintas Sektor Jaga Kelestarian Mangrove

Manokwari, TP – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Remu Ransiki menggelar rapat penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Papua Barat. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Manokwari, pada Kamis (21/5/2026).

Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh pihak penyelenggara BPDAS Remu Ransiki, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat, unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dari Universitas Papua, serta lembaga terkait lainnya. Selain membahas sejumlah agenda kerja strategis ke depan demi menjaga dan melestarikan hutan mangrove di wilayah Papua Barat, pertemuan ini juga menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi luas yang melibatkan tiga provinsi tetangga, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Dalam sambutan pembukaan yang dibacakan Kepala BPDAS Remu Ransiki, Zaynul Farhi, S.Hut., M.Sc., dijelaskan bahwa keberadaan hutan mangrove di wilayah Papua Barat memegang peran sangat vital. Hutan ini berfungsi utama sebagai penyangga ekosistem, pusat keanekaragaman hayati, penyerap karbon terbesar, serta pelindung alami paling efektif mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan garis pantai yang kerap mengancam wilayah pesisir.

Cakupan kawasan hutan bakau di wilayah ini terbilang sangat luas, salah satunya terdapat di Kabupaten Teluk Bintuni. Potensi besar ini menjadikan Papua Barat sebagai salah satu wilayah prioritas konservasi, di mana kelestarian dan pengembangan hutan mangrove harus terus dijaga secara berkelanjutan.

“Kepada seluruh peserta yang hadir, saya berharap dapat menyadari peran dan tanggung jawab besar untuk bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan mangrove yang tumbuh subur di sepanjang wilayah pesisir kita,” tegas Zaynul Farhi.

Lebih lanjut ia menegaskan, keberadaan kelompok kerja ini memiliki tugas pokok dan fungsi utama untuk melakukan koordinasi lintas sektoral. Di dalamnya terlibat berbagai unsur mulai dari Kementerian Kehutanan, para kepala dinas terkait, akademisi, hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Penyatuan langkah ini sangat penting. Kita harus mampu menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi agar ke depannya tersusun rencana aksi yang nyata dan terarah. Kabar baiknya, rancangan program aksi menjaga dan melestarikan mangrove ini telah disusun pihak BPDAS dan rencananya akan segera diluncurkan secara resmi,” tambahnya.

Selain menyusun rencana kerja, KKMD juga memiliki peran strategis untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat luas mengenai pentingnya menjaga kelestarian serta keanekaragaman hutan mangrove. Pengumpulan dan penyusunan data sosial juga menjadi fokus, mengingat diperlukan publikasi lengkap terkait jenis, persebaran, dan kondisi habitat pohon bakau yang ada.

Di akhir sambutannya, Kepala BPDAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran seluruh pihak. Ia berharap hasil pertemuan ini menjadi landasan kuat bagi semua pihak untuk terus berkomitmen menjaga kekayaan alam tersebut.

Dalam sesi teknis rapat, turut menghadirkan narasumber dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, jajaran pimpinan BPDAS, serta para akademisi Universitas Papua. Mereka memaparkan materi mendalam mengenai urgensi pelestarian, tantangan yang dihadapi, hingga langkah-langkah teknis yang akan dilakukan ke depan.

Pertemuan ini berjalan aktif dengan sesi diskusi, tanya jawab, serta pertukaran gagasan dan masukan dari seluruh peserta. Tujuannya agar setiap rekomendasi yang dihasilkan benar-benar nyata, bermanfaat, dan dapat dijadikan pedoman kerja konkret demi kelestarian hutan mangrove di tanah Papua.[CR18-R2]