Perkuat Sinergi, BPJS Ketenagakerjaan dan KPKNL Sorong Rakor Penyelesaian Piutang Negara

Sorong, TP – Guna memperkuat koordinasi dan meningkatkan efektivitas peyelesaian piutang negara, digelar Rapat Koordinasi antara BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Sorong. Kegiatan ini berlangsung dengan semangat kolaborasi demi mendukung optimalisasi penerimaan negara di wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala KPKNL Sorong, Khusni Arifin, didampingi jajaran pejabat, antara lain Kepala Seksi Piutang Negara, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, serta para staf terkait.

Dalam kesempatan itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Iguh Bimantoroyudo, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dan kerja sama erat yang selama ini telah terjalin bersama KPKNL Sorong dalam upaya penyelesaian piutang negara.

“Kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan KPKNL Sorong merupakan langkah strategis yang sangat mendukung optimalisasi penyelesaian piutang negara. Kami berharap sinergi ini terus diperkuat dan ditingkatkan, sehingga berdampak positif bagi peningkatan kepatuhan serta perlindungan hak-hak para pekerja,” ujar Iguh Bimantoroyudo saat ditemui awak media Tabura Pos, Sabtu (23/5/2026).

Sebagai bentuk penghargaan atas peran aktif dan dukungan yang diberikan, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan piagam apresiasi kepada KPKNL Sorong. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi, strategi, dan langkah nyata yang telah diterapkan demi mendukung penyelesaian piutang negara secara optimal dan berkelanjutan.

Pada pertemuan tersebut juga disampaikan data perkembangan penagihan. Terhitung sejak tahun 2025, telah diserahkan pengurusan piutang negara dari 6 perusahaan dengan total nilai mencapai Rp652.509.045. Dari jumlah tersebut, realisasi penerimaan iuran yang berhasil dicapai hingga saat ini telah mencapai 42 persen atau setara dengan Rp380.938.775.

Melalui rapat koordinasi ini, kedua belah pihak berharap hubungan kerja sama dan komunikasi antarinstansi semakin erat. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian piutang negara, sekaligus mendukung tercapainya target optimalisasi penerimaan negara di wilayah Papua Barat Daya. [CR24-R2]