Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak didesak segera menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Kampung Coisi, Distrik Minyambouw.
Desakan ini disampaikan Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor bersama Wakil Ketua Frids Bernard Indouw saat kunjungan kerja ke lokasi, Sabtu (13/6/2026).
Orgenes Wonggor menyatakan bencana sudah terjadi sejak April lalu, namun hingga saat ini belum ada penanganan nyata dari pemerintah daerah. “Jika dibiarkan terus, kondisi bisa makin parah. Kami khawatir sebagian wilayah kampung ini akan tergerus habis oleh longsor di beberapa titik,” tegasnya.
Ia menyarankan agar segera menggunakan pos Belanja Tak Terduga (BTT) yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana ini bersifat fleksibel untuk keadaan darurat, sehingga tidak memerlukan proses administrasi yang berbelit dan dapat dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
“Setelah kunjungan ini, kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR dan BPBD provinsi agar dilakukan pendataan menyeluruh. Dengan data yang lengkap, penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran dan optimal,” ujarnya.
Senada, Frids Bernard Indouw menyayangkan sikap pasif pemerintah kabupaten yang dinilai kurang tanggap terhadap kondisi warga. Ia menegaskan bahwa pos BTT dapat dimanfaatkan mengingat situasi di Kampung Coisi sudah tergolong darurat.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan memperjuangkan bantuan apa pun yang dibutuhkan. Penanganan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar risiko bencana lebih besar dapat dicegah, dan warga bisa hidup dengan aman dan tenang,” pungkasnya.[FSM-R2]
Keterangan Foto:
Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor dan Wakil Ketua DPRPB Frids B. Indouw saat melakukan kunjungan kerja ke Kampung Coisi, Distrik Minyambouw, Sabtu (13/6/2026).
FOTO: TP/IST
