Banyak Pasien OAP Masih Bayar Berobat Padahal Dana Sudah Ada
Manokwari, TP – Satu dari sembilan poin misi Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., adalah meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Untuk mewujudkan misi tersebut, Dominggus Mandacan langsung mengimplementasikan program Papua Barat sehat disertai alokasi anggarannya.
Dimana melalui program Papua Barat Sehat ini, Gubernur ingin lebih fokus pada perluasan akses layanan kesehatan, percepatan penurunan angka stunting, eliminasi malaria, dan peningkatan usia harapan hidup bagi Orang Asli Papua (OAP). Program ini juga mencakup peluncuran Kartu Papua Barat Sehat untuk menjamin pembiayaan medis khusus yang belum tercover BPJS.
Namun, melihat realisasi program Papua Barat Sehat tahun anggaran 2025. GubernurDominggus Mandacan akhirnya meluapkan kekesalan atas rendahnya realisasi anggaran Program Papua Barat Sehat Tahun Anggaran 2025.
Dominggus Mandacan mengungkapkan, dari total alokasi anggaran Rp50 miliar, dana yang terserap hanya sekitar Rp2 miliar atau 4,6 persen, padahal kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sangat mendesak.
Hal ini disampaikannya dalam Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Rumah Dinas Negara, Rabu (1/7/2026). Sebagai perbandingan, program kembarnya Papua Barat Cerdas telah menyerap 86 persen atau Rp43 miliar dari pagu yang sama.
“Anggaran Papua Barat Sehat justru menjadi sisa lebih perhitungan anggaran. Ini sangat kecil, padahal banyak orang sakit yang membutuhkan pembiayaan di rumah sakit mitra kita,” tegas Mandacan.
Ia menyoroti kasus di mana pasien Orang Asli Papua di RSUP Papua Barat masih harus membayar biaya berobat hingga Rp9 juta lebih. Padahal anggaran sudah tersedia, warga justru datang meminta bantuan pribadi gubernur karena program tidak berjalan.
“Saya terpaksa mengeluarkan uang sendiri untuk menolong mereka. Dana sudah ada, tapi kenapa tidak bisa dipakai? Uang ini kemana?” tanyanya.
Mandacan meminta Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan kegagalan penyerapan anggaran dan segera menetapkan mekanisme pelaksanaan yang tepat. Jika tidak mampu menjalankan tugas, ia meminta untuk mengundurkan diri agar diganti pihak yang lebih siap.
“Agustus nanti saya tidak akan lagi menandatangani disposisi bantuan biaya berobat maupun pendidikan. Semua harus diambil dari program Papua Barat Sehat dan Papua Barat Cerdas. Kalau kurang, kita geser pos anggarannya, jangan sampai rakyat tidak tertolong,” ancamnya.
Terkait tahun 2026, alokasi untuk Papua Barat Sehat bahkan ditingkatkan menjadi Rp50,4 miliar. Gubernur juga mengingatkan agar hak-hak tenaga kesehatan dipenuhi dengan baik agar mereka dapat bekerja secara maksimal. [FSM-R2]
