Manokwari, TP- Pasca kerusuhan anarkis akibat isu rasisme yang terjadi di Jawa Timur pertengahan 2019 menimpa sejumlah fasilitas publik di wilayah Papua dan Papua Barat, termasuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat ikut dibakar.
Kerusakan serupa juga menimpa Pasar Sentral Fakfak serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong yang mengalami kerusakan parah.
Memastikan kedua gedung itu dapat dibangun tahun ini. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengundang OPD dan instansi terkait seperti Balai Cipta Karya PUPR, Badan Pertahan guna membahas rencana pembangunan kedua gedung tersebut di Rumah Dinas Gubernur, Susweni, Manokwari Timur, Kamis (9/7/2026).
Di awal rapat, Mandacan mengungkapkan, setelah insiden tersebut, ia telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR, serta memohon dukungan percepatan pembangunan kembali fasilitas pemerintahan yang rusak.
“Waktu itu saya sudah ketemu Menteri Keuangan dan Menteri PUPR. Tim Kementerian PUPR pun diturunkan untuk meninjau kondisi bangunan. Hasilnya, kedua gedung itu dinyatakan sudah tidak layak pakai dan harus dibangun total dari awal,” ungkap Mandacan.
Namun hingga pertengahan 2026 ini, pembangunan gedung DPR dan MRP Papua Barat belum terlaksana. Padahal, sejumlah fasilitas lain yang rusak dalam peristiwa yang sama seperti, gedung DPR Papua di Jayapura, DPRD Jayawijaya di Wamena, Pasar Fakfak, dan Lapas Sorong telah selesai dibangun kembali dan beroperasi.
Menyikapi keterlambatan itu, pada pertengahan 2025 Gubernur kembali mengajukan permohonan resmi. “Saya sudah menandatangani surat permohonan pembangunan kembali kedua gedung ini setelah bertemu Wakil Menteri PUPR. Surat itu disampaikan melalui Sekretariat Negara,” jelasnya.
Satu bulan setelah pengajuan, Pemprov Papua Barat menerima tanggapan positif dari Menteri Sekretaris Negara. Hal ini ditindaklanjuti dengan serangkaian pertemuan teknis dan peninjauan lokasi ulang oleh tim Kementerian PUPR.
Awalnya, lokasi pembangunan direncanakan di kawasan Maripi, namun terkendala status kepemilikan lahan yang belum jelas dan belum bersih dari sengketa. “Kebetulan Pemprov Papua Barat memiliki aset lahan seluas 20 hektare di Susweni dengan status kepemilikan yang sah dan bersih. Maka diputuskan gedung DPR dan MRP akan dibangun di lokasi ini,” terang Mandacan.
Dalam rapat tersebut, Gubernur meminta instansi terkait untuk menyusun langkah strategis guna memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang diminta Kementerian PUPR. ” Saya mina dukungan percepatan pengurusan dokumen dan clean kliring lahan agar proses pembangunan segera dimulai,” tegasnya.
Selain pembangunan gedung DPR dan MRP, Gubernur juga meminta Dinas Pendidikan dan Bappeda Papua Barat mempercepat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait persiapan pembangunan SMA Garuda, yang lokasinya juga telah disiapkan di wilayah yang sama. [FSM-R2]
