Kejar Target Tanam, Kementan Alokasi Cetak Sawah 3.369 Hektar di Papua Barat

Manokwari, TP – Kementerian Pertanian menargetkan penyelesaian pencetakan sawah seluas 3.369 hektar pada Oktober 2026 agar dapat segera ditanam dan dipanen tahun ini. Pekerjaan akan menggunakan skema Swakelola Tipe II tanpa e-Katalog untuk mempercepat pelaksanaan.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan, Dr. Ir. Hermanto, MP, saat bertemu Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan beserta jajarannya di SiwssBelhotel Manokwari, Jumat (31/7/2026) malam. (Catatan: tanggal naskah asli tertulis 31/6 disesuaikan menjadi Juli)

Hermanto menjelaskan, dari total luasan tersebut, sebanyak 2.358 hektar sudah masuk tahap kontrak konstruksi atau Survei Investigasi Desain (SID). Sisa 1.011 hektar yang anggarannya sudah tersedia akan segera dikontrakkan, tersebar di Teluk Bintuni seluas 822 hektar dan Fakfak 188 hektar.

“Karena waktu terbatas dan target selesai Oktober, kita gunakan Swakelola Tipe II tanpa e-Katalog agar bisa segera tanam dan panen tahun ini. Pelaksanaannya dikoordinir langsung Gubernur bersama Dinas PUPR provinsi dan kabupaten,” ujarnya.

Untuk tahun ini juga, SID sedang berjalan di luasan 1.874 hektar yang dikerjakan Fakultas Pertanian Unipa dengan batas waktu penyelesaian 15 Agustus 2026. Wilayah tersebut meliputi Manokwari 672 hektar, Manokwari Selatan 417 hektar, Teluk Wondama 623 hektar, dan Fakfak 152 hektar.

“Anggaran konstruksi untuk 1.874 hektar ini belum tersedia, baru anggaran SID. Jika ada wilayah yang menolak, lokasi akan dialihkan ke daerah lain di Papua Barat yang sudah siap, tetap menggunakan skema yang sama,” jelas Hermanto.

Ia mengingatkan pentingnya sosialisasi sejak dini kepada pemilik hak ulayat. Program ini murni untuk kepentingan masyarakat: pemerintah hanya menyiapkan infrastruktur, bibit, alat mesin pertanian, dan pupuk, sedangkan pengelolaan serta hasil sepenuhnya milik warga.

“Tujuan utama adalah memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak ulayat tidak dirampas, hanya dimanfaatkan secara bersama untuk kemajuan bersama,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Dominggus Mandacan menyambut baik program ini dan memerintahkan jajaran pemerintah daerah serta para bupati untuk menyosialisasikan secara luas agar diterima masyarakat dan manfaatnya benar-benar dirasakan. [FSM-R2]