Wujudkan Hak Setara, Pemprov Papua Barat Mulai Susun Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas

Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi memulai penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) melalui workshop pemetaan isu yang berlangsung di Manokwari, Selasa (4/8/2026). Langkah ini didukung Program SKALA guna mendorong pembangunan inklusif, sekaligus merespons tingginya jumlah penyandang disabilitas produktif yang belum terserap di sektor formal.

Plt. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Barat, Abdul Latief Suaeri, menegaskan penyandang disabilitas adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan yang memiliki hak dan kesempatan setara. Ia meminta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk melengkapi data, mengarusutamakan isu disabilitas, menjamin partisipasi, memperluas peluang kerja, pendidikan inklusif, serta memperkokoh tata kelola pelaksanaan RAD.

Berbagai masukan terkait regulasi, ketersediaan alat bantu, tenaga pendidik SLB, penguatan organisasi, hingga insentif atlet disabilitas dan alur anggaran telah disampaikan dalam forum. Pemerintah menegaskan akan memprioritaskan intervensi sesuai kewenangan dan menindaklanjuti usulan tersebut bersama perangkat daerah terkait.

Senior Manager SKALA untuk wilayah Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah, Ottow Sineri, mengingatkan dokumen ini bukan sekadar tertulis, melainkan harus menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek pembangunan yang merasakan manfaat nyata di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.

Berdasarkan Data Sepakat DTSEN 2026 Versi 1, dari total 578.515 penduduk, tercatat 4.114 penyandang disabilitas sedang dan berat, di mana 422 orang berada dalam kelompok kesejahteraan terendah. Kabupaten Manokwari tercatat memiliki jumlah penyandang disabilitas terbanyak. Workshop ini diharapkan melahirkan tim koordinasi dan implementasi yang kuat serta perencanaan anggaran yang lebih responsif. [FSM-R2*]