Sorong, TP — Penggunaan fasilitas Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Sorong sebagai lokasi wawancara calon tenaga kerja proyek LNG Tangguh mendapat sorotan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) 7 Suku Teluk Bintuni Sorong Raya. Pihak lembaga meminta mekanisme yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi keberpihakan kepada perusahaan tertentu.
Sekretaris LMA 7 Suku, Jack Dorisara, menyampaikan hal tersebut saat proses wawancara berlangsung di kantor Disnaker, Sabtu (29/8/2026). Menurutnya, penggunaan fasilitas pemerintah harus memiliki dasar dan aturan yang jelas.
Di sisi lain, Kasi Pelatihan dan Penempatan Disnaker Kota Sorong, Alfius Kambu, ST., menjelaskan bahwa fasilitasi ini bukan perlakuan khusus. “Kami dari dinas hanya membantu memfasilitasi atas permintaan dari perusahaan. Kami tidak sama sekali pilih kasih kepada perusahaan mana pun selama meminta bantuan,” ujarnya.
Agar tidak mengganggu pelayanan rutin, kegiatan wawancara sengaja dilaksanakan pada hari libur — Sabtu dan Minggu, setelah kegiatan ibadah. Pada Sabtu ini, sekitar 100 calon tenaga kerja mengikuti seleksi yang dimulai pukul 09.00 WIT.
Dorisara menegaskan transparansi sangat penting, mengingat rekrutmen proyek migas bernilai strategis dan diharapkan memberi ruang luas bagi tenaga kerja lokal serta Orang Asli Papua. LMA akan mencatat dan menyampaikan evaluasi ini kepada pemerintah, sekaligus mendesak keterbukaan informasi soal jumlah kebutuhan, persyaratan, tahapan, hingga hasil seleksi.
Disnaker menegaskan tetap terbuka memfasilitasi rekrutmen selama tidak mengganggu tugas pokok pelayanan masyarakat. Sinergi ini diharapkan memastikan kehadiran proyek migas tidak hanya berbicara soal investasi, tetapi juga memberi manfaat nyata melalui penyerapan tenaga kerja lokal. [CR30-R2]










