Manokwari. TP — Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Besar Sebyar menetapkan empat kesepakatan penting terkait pemanfaatan minyak dan gas bumi sebagai suku penghasil, dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Aston, Senin (21/9/2026).
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dan Bupati Teluk Bintuni, Yohanis Manibuy yang hadir dalam pertemuan itu menyetujui seluruh poin, namun pihak LNG Tangguh belum bersedia menandatangani berita acara kesepakatan.
Ketua LMA Suku Besar Sebyar, Nuh Inai, menyampaikan empat kesepakatan tersebut. Pertama, pajak PI 10% dirasakan langsung masyarakat adat melalui BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten, dengan pengambilan keputusan secara bersama.
Kedua, alokasi Gas 20 MMSCFD , kargo gas sebesar 20 juta kaki kubik per hari menjadi bagian khusus masyarakat adat, dikelola langsung oleh LMA Suku Besar Sebyar;
Ketiga, revisi Perdasus DBH Migas, bagian 10% dana tunai bagi masyarakat adat disetujui untuk dilanjutkan ke proses penyempurnaan. Keempat, kompensasi Sumur, usulan kompensasi sumur di wilayah kerja LNG Tangguh didukung dan akan didorong ke pemerintah pusat.
Namun, pihak LNG Tangguh belum menandatangani berita acara tersebut sehingga menjadi catatan penting yang akan terus diperjuangkan.
Nuh Inai menegaskan hal tersebut tidak menyurutkan semangat, justru memperkuat persatuan memperjuangkan hak masyarakat adat.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh Gubernur Dominggus Mandacan dan Bupati Yohanis Manibuy. LMA akan terus memantau dan mendorong penyelesaian seluruh tindak lanjut kendala tersebut. [*CR25-R2]
