Manokwari , TP – Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat patut diapresiasi. Namun, data desil ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata masyarakat, sehingga banyak yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru terhalang akses dukungan pemerintah.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Caritas Indonesia (UNCRI), Prof. Roberth K.R. Hammar, di sela peringatan HUT ke- 27 Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kantor Gubernur, Arfai, Senin (12/10/2026).
Hammar mengatakan, berdasarkan data yang disampaikan, tingkat kemiskinan Papua Barat turun dari 21,09 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, dan kembali menurun menjadi 18,68 persen pada Maret 2026.
“Kami mengapresiasi penurunan tersebut. Namun, perbaikan kondisi ekonomi perlu diikuti dengan kebijakan yang memastikan masyarakat yang masih membutuhkan dapat mengakses pelayanan dan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Ia melihat, salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah mahasiswa di Manokwari yang tidak lolos menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah karena data ekonomi keluarga mereka tercatat dalam kelompok desil 6-10.
Untuk diketahui Desil 6 sampai 10 adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi. Desil 6 kategori menengah dan seterusnya sampai Desil 10 kategori paling mapan dalam ekonomi.
Menurut Hammar, kondisi tersebut perlu dievaluasi karena data administratif belum tentu sepenuhnya menggambarkan keadaan ekonomi keluarga mahasiswa yang bersangkutan.
Ia mendorong, pemerintah perlu melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala agar program bantuan sosial maupun stimulus ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Misalnya, bagi mahasiswa yang tidak memperoleh KIP Kuliah kemudian mencari alternatif bantuan pendidikan, termasuk melalui program Papua Cerdas.
”Evaluasi berkala terhadap keaktifan kuliah dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diperlukan untuk memastikan bantuan dimanfaatkan sesuai tujuan dan mendukung prestasi akademik mahasiswa, “katanya.
Dalam momentum HUT ke-27 Papua Barat, Roberth berharap pemerintah daerah terus memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dimana, aparatur pemerintah perlu bekerja lebih proaktif dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan begitu capaian pembangunan tidak hanya tercermin dalam penurunan angka kemiskinan, tetapi juga melalui perluasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan yang dibutuhkan,” pungkasnya. [SDR-R2]
