Manokwari, TP — Anggota DPD-RI Perwakilan Papua Barat, Dr. Filep Wamafma membeberkan deretan persoalan krusial pendidikan di daerah, mulai dari terhentinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga bulan di SMKN 4 Manokwari hingga ketidakpastian nasib guru PPPK dan honorer.
Deretan persoalan mendasar pendidikan ini terungkap saat dirinya melakukan kunjungan kerja (kunker) di SMKN 4 Manokwari sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komite III DPD RI terhadap kebijakan pendidikan nasional, Kamis (22/10/2026).
Dalam pertemuan itu, tegas Wamafma, persoalan pendidikan berkaitan dengan ketepatan perencanaan, distribusi anggaran, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah, maka pemerintah daerah perlu memastikan alokasi anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan setiap satuan pendidikan.
“Kita perlu mengevaluasi distribusi anggaran pendidikan apakah benar-benar menjawab kebutuhan sekolah? Ini penting termasuk daftar rincian kebutuhan sesuai kondisi riil di sekolah penerima,” Saran Wamafma.
Sehingga, lanjut dia, jangan sampai anggaran pendidikan terus dialokasikan, tetapi sekolah masih kekurangan laboratorium, komputer, fasilitas praktik, dan kesejahteraan guru belum memperoleh perhatian yang memadai.
Menurutnya, perencanaan pembangunan pendidikan harus melibatkan kepala sekolah karena pihak sekolah paling memahami kebutuhan konkret dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, ia juga mendorong pihak sekolah aktif melakukan pengusulan sesuai kondisi nyata dan prioritas kebutuhan yang mendesak.
Disamping itu, Wamafma juga meminta agar kebijakan pendidikan gratis di Papua Barat memiliki petunjuk teknis dan skema pembiayaan yang jelas, termasuk pembiayaan operasional sekolah, penerimaan peserta didik baru, dan ketentuan mengenai kontribusi komite sekolah.
“Soal pendidikan gratis, pemerintah harus memastikan seluruh kebutuhan operasional sekolah memperoleh dukungan pembiayaan yang memadai sehingga kualitas pendidikan tidak dikorbankan,” ujar Wamafma dalam pers release yang di terima Tabura Pos via WhatsApp gruop Senator Papua Barat, Kamis (22/10/2026).
Pada kesempatan yang sama, Wamafma yang juga Ketua Komite III DPD-RI juga menerima aspirasi tentang soal masa depan guru PPPK angkatan 2021–2022 yang masa perjanjian kerjanya dilaporkan akan berakhir pada 2027. Pihak sekolah juga menyampaikan soal rendahnya penghasilan guru honorer, terutama guru bidang keahlian teknik yang memiliki peran penting dalam pendidikan kejuruan.
“Soal status PPPK harus memperoleh perhatian pemerintah untuk mengatur proporsi kebijakan dan pemerataan guru. Kemudian mengenai honorarium guru honorer penting juga untuk disesuaikan dengan peran, beban kerja dan kebutuhan sekolah. Maka kesejahteraan, kepastian status kepegawaian, dan peningkatan kompetensi perlu diperhatikan oleh pemerintah,” katanya.
Wamafma meminta pihak sekolah menyiapkan data guru honorer, PPPK, guru yang belum tersertifikasi, serta kebutuhan tenaga pengajar berdasarkan bidang keahlian. Data tersebut akan menjadi bahan koordinasi dengan kementerian dan pemerintah daerah.
Selain itu, ia mendorong percepatan sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG), termasuk bagi guru Pendidikan Agama Kristen Protestan, serta peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang masih berijazah diploma.
Disamping itu, Wamafma juga menerima aspirasi terkait terhentinya pelayanan Program Makan Bergizi Gratis di SMK Negeri 4 Manokwari selama kurang lebih tiga bulan. Pihak sekolah juga menyampaikan keluhan mengenai kualitas buah yang diterima peserta didik ketika program tersebut berjalan.
Karena itu, Wamafma mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melalui perwakilannya di Papua Barat segera memberikan klarifikasi mengenai penyebab penghentian pelayanan.
Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik sehingga pelaksanaannya harus berlangsung secara berkelanjutan, tepat sasaran, dan memenuhi standar keamanan pangan.
“Apabila pelayanan MBG sudah terhenti selama tiga bulan, tentu harus ada penjelasan yang transparan. Apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan pelayanan kembali berjalan? Jangan sampai peserta didik menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan tata kelola program,” tegasnya.
Tak hanya itu, dirinya mendorong monitoring berkala terhadap kapasitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas bahan makanan, sistem distribusi, serta pengawasan dapur penyedia. Ia menyatakan perlunya peninjauan langsung terhadap dapur pelayanan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan program dengan standar yang ditetapkan BGN, pungkas Wamafma. [*FSM-R2]
