Manokwari, TP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari dan PT Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua), teken MoU Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online, di Sasana Karya Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).
Direktur Utama PT Bank Papua Yuliana D. Yembise, menuturkan MoU menjadi landasan bagi Pemkab Manokwari dan Bank Papua, dan menjadi pedoman pelaksanaan SP2D Online sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dijelaskannya, kerja sama ini menghubungkan layanan Bank Papua dengan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah (SIPD), pembayaran berdasarkan SP2D dan diharapkan dapat diproses lebih cepat dan akurat.
Menurutnya, pemantauan transaksi secara real-time akan memudahkan Pemkab Manokwari dalam mengendalikan dana anggaran dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Bank Papua berkomitmen mendukung pelaksanaan kerja sama ini melalui kesiapan layanan perbankan, koordinasi teknis, dan pendampingan kepada perangkat daerah terkait. Dalam pelaksanaannya, kami mengedepankan keamanan transaksi, kerahasiaan data, dan prinsip kehati-hatian,” jelas Yembise.
Ia mengajak jajaran Pemkab Manokwari dan Bank Papua untuk menjaga koordinasi, memastikan ketepatan data dan mengevaluasi pelaksanaan layanan secara berkala.
“Dengan kerja sama yang baik, kita berharap pencairan anggaran yang lebih tertib dapat mendukung kelancaran program pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian penting dari transformasi digital tata kelola keuangan daerah menuju sistem pemerintahan yang lebih modern, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kemarin saya cek informasi dari kepala divisi, katanya kita yang ke-19, kita tertinggal dari kabupaten lain. Mudah-mudahan dengan kerja sama kita hari ini, kita tidak tertinggal lagi, tapi kita pun bisa mengalami kemajuan dalam proses penatausahaan keuangan daerah secara online di Kabupaten Manokwari,” ujar Hermus.
Melalui implementasi SP2D Online, Hermus berharap proses pencairan dana dan penyaluran dana pemerintah daerah dapat berlangsung lebih cepat, tertib, aman, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan digitalisasi keuangan daerah bukan sekadar perubahan dari sistem manual menuju sistem elektronik, tetapi merupakan perubahan budaya kerja birokrasi menuju pemerintahan yang profesional, berintegritas, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan.
Hermus pun menginstruksikan kepada seluruh pimpinan OPD, pejabat pengelola keuangan, dan seluruh ASN mendukung implementasi SP2D Online secara konsisten, meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat pengawasan, dan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [SDR-R2]
