Manokwari, TP — Tak kunjung menerima pembayaran kompensasi tanah ulayat selama lima tahun (2021–2025) oleh PT Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., Masyarakat Adat Marga Ateta bersama KontraS Tanah Papua Wilayah Papua Barat mendatangi Kantor DPR Papua Barat.
Pertemuan ini menjadi langkah ultimatum setelah berbagai upaya kekeluargaan di tingkat daerah diabaikan, disertai ancaman pemalangan terhadap dua sumur minyak di wilayah adat mereka.
Audiensi tersebut digelar di Sekretariat Kantor DPR Papua Barat, Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari, belum lama ini.
Perwakilan Marga Ateta, Theres Florensia Ateta, dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bahwa perusahaan telah menggunakan tanah adat mereka sejak 2012 untuk akses jalan Rajawali-1X serta kegiatan pengembangan sumur gas. Namun, sejak 2021 hingga 2025, pembayaran kompensasi macet total.
Sebelumnya, pembayaran di akhir tahun selalu dilakukan dengan nominal yang berubah-ubah, mulai dari Rp7 juta, Rp8 juta, hingga Rp9 juta, tanpa kejelasan rincian peruntukan, apakah untuk sewa jalan atau penggunaan dua sumur gas di wilayah ulayat mereka.
“Pertemuan hari ini dengan DPRD PB adalah upaya terakhir kami dalam memperjuangkan hak-hak kami marga Ateta,” tegas Theres di hadapan pimpinan dan anggota DPR Papua Barat. Ia menegaskan, jika tidak ada solusi nyata, pihaknya telah menyatakan sikap untuk melakukan pemalangan terhadap dua sumur minyak milik perusahaan tersebut.
Menanggapi hal ini, pihak Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. melalui surat tertanggal 30 September 2026 sebelumnya berdalih bahwa akses jalan dan lokasi sumur berada di Areal Penggunaan Lain (APL) yang belum digunakan untuk produksi penuh, sehingga pembayaran diklaim telah sesuai ketentuan.
Namun, KontraS Tanah Papua Wilayah Papua Barat, Musa Mambrasar membantah argumen tersebut. Berdasarkan overlay peta yang dilakukan, lokasi yang digunakan berada di luar kawasan hutan negara.
Sehingga status APL tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan hak ulayat Marga Ateta. KontraS mendesak DPRD Papua Barat agar segera mempertemukan kedua belah pihak guna menyelesaikan pembayaran hak-hak masyarakat adat yang telah tertunda selama lima tahun.
Selain menyelesaikan kasus Marga Ateta, KontraS juga mendorong DPR Papua Barat selaku lembaga legislatif untuk mengevaluasi dan merevisi Peraturan Daerah (Perda) terkait perlindungan hak masyarakat adat agar lebih relevan dalam menghadapi gelombang investasi pasca-pemberlakuan UU Cipta Kerja. [*FSM-R2]
