Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat resmi menjalin kerja sama dengan Perkumpulan Institute Samdhana selaku Lembaga Perantara (Lemtara) untuk mengelola dana hibah pengurangan emisi karbon (Result Based Payment REDD+) periode 2014–2016.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Papua Barat dan Perkumpulan Institute Samdhana ini dilaksanakan di salah satu hotel di Manokwari, Jumat (13/11/2026).
Penandatanganan PKS tersebut menjadi salah satu persyaratan lanjutan usai Concept Note atau dokumen ringkas yang disusun bersama disetujui Deputi Kementerian Lingkungan Hidup pada Oktober 2026 lalu.
Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Jimmy W. Susanto mengatakan, Gubernur Papua Barat sebelumnya telah menunjuk Perkumpulan Institute Samdhana sebagai Lemtara di Papua Barat pada 2025 lalu. Bersama lembaga tersebut, pihaknya telah menyusun dokumen ringkas sejak November 2025 yang kemudian melalui serangkaian tahapan penilaian hingga akhirnya disetujui bulan lalu.
“Dokumen ringkas ini telah diterima dan proposal kegiatan juga telah diinput Perkumpulan Institute Samdhana sebagai Lemtara ke Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH),” kata Susanto kepada Tabura Pos di sela-sela penandatanganan PKS tersebut.
Dikatakan Susanto, PKS ini menjadi syarat administratif antara Lemtara dengan pengelola kegiatan, dalam hal ini Pemprov Papua Barat melalui Dinas Kehutanan. Selanjutnya, penandatanganan PKS lanjutan akan dilaksanakan antara BPDLH bersama Gubernur Papua Barat.
Ia merinci, dana hibah Result Based Payment (RBP) REDD+ periode 2014–2016 untuk Provinsi Papua Barat bernilai lebih dari Rp20 miliar, yang nantinya akan disalurkan melalui Lemtara dalam bentuk program kerja nyata.
Disinggung terkait komponen kegiatan yang akan dibiayai dari dana tersebut sesuai petunjuk GCF Output 2, Susanto menerangkan terdapat tujuh poin utama. Pertama, Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Kedua, Program Kampung Iklim (Proklim). Ketiga, Desain REDD+. Keempat, Pengelolaan Hutan Lestari. Kelima, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Keenam, Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Serta ketujuh, Konservasi Keanekaragaman Hayati.
Dijelaskan Susanto, dana hibah RBP REDD+ periode 2014–2016 diberikan atas keberhasilan Pemprov Papua Barat menjaga tutupan hutan. Seharusnya dana ini dicairkan pada 2025, namun proses reviu dokumen ringkas memakan waktu cukup panjang di tingkat Deputi Kementerian Lingkungan Hidup.
“Untuk seluruh Indonesia, ada empat provinsi yang belum PKS bersama BPDLH, termasuk kita di Papua Barat. Mudah-mudahan beberapa minggu ke depan PKS dengan Lemtara dapat diserahkan agar ada PKS lanjutan bersama BPDLH,” pungkas Susanto.
Komitmen Pengawalan Program
Di tempat yang sama, Kepala Policy Support Perkumpulan Institute Samdhana, Dr. Martua T. Sirait, berharap penandatanganan PKS ini membuat proposal dapat segera disetujui BPDLH agar tahap implementasi bisa segera dimulai.
Menurut Martua, tahapan implementasi sangat mendesak karena penurunan emisi tidak dapat ditunda, sementara seluruh dokumen Arsitektur REDD+ daerah perlu disiapkan sebagai landasan pendanaan yang nantinya dapat diakses langsung oleh pemerintah daerah maupun masyarakat adat.
“Jujur saja, kami tidak menyangka proses penilaian dokumen ringkas ini akan sepanjang ini. Tapi, kami menyadari adanya dinamika yang terjadi, baik perubahan nomenklatur kementerian hingga dinamika lainnya yang membuat reviu dokumen begitu panjang,” ujar Martua.
Meski demikian, ia optimis bahwa Perkumpulan Institute Samdhana bersama Pemprov Papua Barat akan terus melangkah maju.
Terkait keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal, Martua menerangkan bahwa meski alokasi pendanaannya terbatas, partisipasi mereka sangat krusial dalam pembahasan berbagai dokumen. Salah satunya adalah penyusunan dokumen Benefit Sharing Plan (BSP) atau Rencana Pembagian Manfaat dalam skema REDD+.
“Pendanaannya belum tersedia, tetapi dokumen-dokumennya perlu disediakan terlebih dahulu. Karena dokumen ini menjadi landasan untuk membagi insentif pendanaan secara adil, transparan, dan akuntabel bagi provinsi, kabupaten, kampung, hingga masyarakat adat,” tandas Martua. [FSM-R2]
