Manokwari, TP – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Manokwari telah menyiapkan pengusulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Manokwari.
Kepala Disperindag Kabupaten Manokwari, Timotius Wanggai mengatakan, draf pembentukan Satgas tersebut telah disiapkan dan dalam waktu dekat akan dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Manokwari untuk ditelaah sebelum diajukan kepada Bupati guna diterbitkan Surat Keputusan (SK).
“Draf-nya sudah saya buat. Tinggal kita koordinasikan dengan Bagian Hukum untuk dipelajari kembali. Kalau ada kekurangan bisa ditambahkan atau diperbaiki, setelah itu baru kita ajukan kepada Bupati untuk di-SK-kan,” ujar Wanggai kepada Tabura Pos di Kantor Bupati, Selasa.
Menurutnya, pembentukan Satgas tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi keresahan masyarakat akibat antrean panjang kendaraan yang hendak mengisi BBM bersubsidi.
Ia menjelaskan, Satgas nantinya melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk DPRK Manokwari, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Disperindag, kepolisian dan pihak Pertamina. Masing-masing instansi akan menjalankan tugas sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya.
Terkait pengawasan antrean, Wanggai mengatakan, Dinas Perhubungan akan berperan dalam penertiban kendaraan yang parkir di sepanjang badan jalan, sementara kepolisian bertugas menjaga keamanan dan Satpol PP turut membantu menjaga ketertiban.
Selain itu, persoalan penggunaan barcode yang diduga dimiliki lebih dari satu kendaraan juga menjadi perhatian. Pasalnya, berdasarkan temuan dan informasi yang diterima, terdapat pemilik kendaraan yang menggunakan satu STNK untuk memiliki hingga tiga barcode.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya telah berupaya mencari solusi bersama Pertamina, termasuk mengusulkan agar pengawasan pengisian BBM menggunakan nomor polisi kendaraan sehingga riwayat pengisian dapat dikontrol.
“Kalau menggunakan nomor polisi kendaraan, pengawasannya bisa lebih terkontrol. Misalnya, kendaraan tersebut sudah mengisi BBM di satu tempat, maka ketika hendak mengisi di tempat lain bisa diketahui bahwa kendaraan itu sudah melakukan pengisian,” jelasnya.
Ia mengakui, sejumlah kebijakan yang telah diterapkan, seperti sistem ganjil-genap dan pembagian jadwal pelayanan antar-SPBU, belum sepenuhnya mampu mengatasi antrean kendaraan.
Karena itu, koordinasi dengan Pertamina terus dilakukan untuk mencari pola pengaturan distribusi dan pelayanan BBM bersubsidi agar antrean tidak terus terjadi.
Wanggai juga menyoroti kebiasaan sejumlah pengendara yang memarkir kendaraan di sekitar SPBU sejak sehari sebelum pelayanan pengisian BBM dimulai. Ia menduga kendaraan tersebut adalah pelaku tabrak BBM. Kondisi tersebut juga dinilai mengganggu aktivitas masyarakat, terutama warga yang memiliki rumah di sepanjang lokasi antrean.
Menurutnya, praktik parkir kendaraan di badan jalan tersebut juga perlu ditertibkan karena berpotensi melanggar ketentuan lalu lintas dan aturan daerah mengenai parkir di jalan.
Ia menegaskan, penertiban kendaraan yang mengantre sebelum SPBU beroperasi akan menjadi salah satu perhatian Satgas setelah terbentuk. Dengan demikian, kendaraan yang telah terdata tetap memperoleh kesempatan mengisi BBM sesuai urutan tanpa harus membiarkan antrean mengular di badan jalan dan mengganggu akses keluar-masuk masyarakat.
Ia berharap, melalui pembentukan Satgas yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Manokwari dapat berjalan lebih tertib dan persoalan antrean panjang bisa diminimalisasi. [SDR-R2]












