Ransiki, TP – Pergantian jabatan Wakil Presiden RI pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan politisi daerah. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Barat Dr. Markus Waran, ST, M.Si turut menyikapi dinamika politik nasional tersebut saat berbincang dengan wartawan di Ransiki, Senin (16/11/2026).
Markus Waran yang juga Ketua DAP Wilayah III Doberai menyampaikan keprihatinannya terhadap gejolak politik yang terjadi di lingkaran Istana Negara. Ia menjelaskan bahwa PDI Perjuangan senantiasa mengawasi jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto baik program pusat maupun daerah.
“Bulan Januari 2027 nanti, PDI Perjuangan akan melaksanakan Kongres di Jakarta untuk menyikapi situasi ini. Seluruh kader PDI‑P tetap satu komando di bawah kepemimpinan Ketum Mama Megawati Soekarno Putri,” ujar Markus Waran.
Dalam menyikapi dinamika politik nasional, PDI Perjuangan tetap berpegang teguh pada semboyan ideologis Satyameva Jayate, artinya kebenaran pada akhirnya akan menang. Terkait dua nama yakni Puang Maharani dan Pramono Anung yang digadang‑gadang untuk jabatan Wakil Presiden RI, Markus Waran menegaskan kader PDI‑P tetap taat pada garis komando serta berpedoman pada konstitusi.
Meski demikian, Markus Waran memberikan saran kepada Presiden Prabowo Subianto agar tidak melantik Wakil Presiden baru hingga akhir masa jabatan.
“Melihat situasi bangsa saat ini, lebih baik Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin sampai titik darah penghabisan hingga akhir masa kepemimpinannya,” sarannya dari Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan.
Ia menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI telah menimbulkan kekecewaan besar dari masyarakat Papua terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Perlu diingat bahwa kehadiran Mas Gibran menjadi salah satu alasan rakyat Papua memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Maka pengunduran dirinya tentu mengecewakan rakyat Papua,” pintanya.
Oleh karena itu, Markus Waran kembali menegaskan saran agar Presiden Prabowo Subianto tetap bertahan memimpin rakyat dan bangsa hingga selesai masa jabatan tanpa melantik Wakil Presiden RI yang baru. [BOM-R2]











