Manokwari, TP – Bupati Manokwari, Hermus Indou meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meninjau kembali kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas Otonomi Khusus (Otsus) sebesar 81 persen pada tahun 2027.
Permintaan tersebut disampaikan Hermus dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Barat dan para bupati se-Papua Barat dengan Kemendagri di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Hermus menegaskan, DBH Migas merupakan hasil dari pengelolaan sumber daya alam Papua sehingga sudah sepatutnya daerah memperoleh bagian secara adil.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak meminta tambahan pendapatan negara, tetapi hanya mengharapkan pembagian yang proporsional terhadap hasil kekayaan alam yang berasal dari tanah Papua.
“Ini sesuatu yang dihasilkan dari sumber daya alam kami sendiri dan kami minta, kami punya bagian. Kalau sudah ibarat makanan dimasak di situ, bagi yang adil begitu,” ujar Hermus seperti dikutip dari IG-nya.
Ia menjelaskan, selama ini masyarakat Papua tidak hanya hidup dan melayani kepentingan orang Papua sendiri, tetapi juga seluruh masyarakat dari berbagai suku bangsa yang datang dan menetap di tanah Papua.
Hermus mencontohkan, masyarakat dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan berbagai daerah lainnya turut hidup bersama serta mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah di Papua.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan gambaran nyata bahwa masyarakat Papua memiliki semangat kebersamaan dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menegaskan, pelaksanaan Otsus di Papua dalam praktiknya tidak hanya dirasakan oleh orang asli Papua (OAP), tetapi juga seluruh masyarakat yang hidup bersama di tanah Papua.
“Orang Papua tidak pernah hidup untuk diri mereka sendiri. Kalau dana-dana ini keluar, kami melayani semua suku bangsa dari Sabang sampai Merauke yang hidup di tanah Papua,” ungkapnya.
Hermus juga mengangkat filosofi kehidupan masyarakat Papua yang mengedepankan kebersamaan, seperti rumah kaki seribu yang tidak memiliki sekat kamar dengan tungku luas sebagai tempat memasak dan berkumpul.
Filosofi tersebut, katanya, menggambarkan bahwa apa yang dimiliki masyarakat Papua selalu dibagikan dan dinikmati bersama tanpa membedakan latar belakang.
Karena itu, ia berharap kebijakan pemotongan DBH Migas Otsus sebesar 81,56 persen dapat ditinjau kembali dan dana tersebut dikembalikan kepada pemerintah provinsi untuk selanjutnya diatur bersama kabupaten/kota.
Hermus berharap Presiden dan para menteri dapat melihat kondisi Papua bukan semata-mata dari sisi logika pengelolaan anggaran, tetapi juga menggunakan hati dan nurani dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan khusus daerah.
“Kalau logika, semua argumentasi itu pasti tidak berpihak kepada Papua. Tapi kalau melihat Papua dari sisi hati, ya sudah, Papua ini anak bungsu, jadi perlakukan dia khusus,” tandasnya. [SDR-R2]












