Manokwari, TABURAPOS.CO – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Papua Barat mencatat realisasi investasi pada semester I tahun 2023 mencapai Rp970,112 miliar.
Plt. Kepala DPM-PTSP Papua Barat, Supriatna Djalimun mengatakan, capaian realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada semester I mencapai Rp328.074 miliar. Sementara, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada semester I mencapai Rp642.038 miliar.
Djalimun mengatakan, capaian realisasi investasi pada semester I tahun 2023 ini total dari 7 kabupaten di wilayah Papua Barat. Tapi, ada juga kabupaten yang memang tidak ada investasi.
“Jadi dari capaian realisasi investasi pada semester I senilai Rp970,112 merupakan gabungan antara PMA dan PMDN dari 5 kabupaten selain Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan yang tidak ada investasi,” terang Djalimun kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (31/7).
Dirincikan Djalimun, untuk PMA pada triwulan I mencapai Rp 5.915 miliar dan triwulan II mencapai Rp. 322,159 miliar. Sedangkan, PMDN pada triwulan pertama mencapai Rp358,308 miliar pada triwulan II menurun 289,730 miliar.
Dijelaskan Djalimun, di kabupaten Fakfak dan Kaimana tidak ada PMA hanya ada PMDN. Kemudian, sambung dia, PMA hanya berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Manokwari, sedangkan yang tidak ada PMA dan PMDN sama sekali adalah Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan.
“Jadi kalau kita lihat hingga pertengahan tahun capaian realisasi investasi Papua Barat dari 7 kabupaten baru mencapai Rp970,112 miliar. Tahun lalu, kita ada 13 kabupaten dan sekarang berkurang karena adanya pemekaran Papua Barat Daya. Sehingga, hanya ada 4 kabupaten di Papua Barat yang mempunyai investasi PMA maupun PMDN,” ujar Djalimun.
Menurutnya, ada banyak tantangan dalam meningkatkan investasi. Diketahui bersama bahwa kepastian lahan masih menjadi persoalan yang harus diselesaikan.
Disinggung terkait target Investasi Papua Barat setelah adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, terang Djalimun, pihaknya telah mengusulkan target investasi Papua Barat pada tahun 2023 sebanyak Rp4,7 triliun direvisi oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Dimana, sambung dia, revisi tersebut berkaitan dengan potensi investasi Papua Barat yang tersebar pada tujuh kabupaten, setelah enam kabupaten masuk dalam daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya.
“Target itu keluar waktu belum adanya pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sehingga masih 13 kabupaten kota. Kami harap targetnya investasi ini dapat dibagi menjadi dua,” tandas Djalimun. [FSM-R3]
