Manokwari, TABURAPOS.CO – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggelar Orientasi Pelayanan Terpadu Program Malaria dengan Kesehatan Maternal dan Neonatal Tahun 2023 yang berlangsung di salah satu hotel di Manokwari, belum lama ini.
Pada kesempatan itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P), Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Wondama, Henock Wamprak mengungkapkan, pihaknya mengalami kendala dalam menjalankan layanan pemeriksanaan akibat kekosongan stok Rapid Diagnostic Test (RDT).
Menanggapi hal itu, Kepala Seksi P2P Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Edi Sunandar menjelaskan, pengadaan RDT dilakukan Kementerian Kesehatan RI yang kemudian disuplay ke pemerintah provinsi (pemprov) lalu dilanjutkan ke tingkat kabupaten.
Dua tahun terakhir, kata Sunandar, kebijakan penganggaran terpusat di kementerian kesehatan dengan sumber dana dari APBN. Tapi, sambung dia, kini penganggaran di daerah masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik.
“Permasalahannya, jadwal pengadaan yang kadang molor. Harusnya Maret hingga April sudah berproses di bulan Mei hingga Juni sudah harus ada barangnya, sayangnya molor juga sampai sekarang,” kata Sunandar dalam pertemuan itu, belum lama ini.
Lebih lanjut, kata dia, Kementerian Kesehatan juga sedang menunggu pengadaan tahun anggaran 2023. Meskipun mengalami kelangkaan, pihaknya lagi mencari solusi dengan tetap melakukan skrining dengan menggunakan slide.
“Jadi di lapangan tetap mengambil slide tetapi diperiksa di Puskesmas, sambil menunggu, pengadaan RDT selanjutnya,” ujarnya seraya menambahkan, untuk wilayah kerja yang tidak memiliki tenaga analis, solusi yang dilakukan dengan membawa slide hasil pemeriksaan ke puskesmas terdekat yang memiliki fasilitas mikroskop.
Stok RDT di Dinkes Provinsi masih ada namun, jumlahnya terbatas sehingga akan diprioritaskan bagi daerah yang bersifat emergency,” pungkas Sunandar. [FSM-R3]
