• Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kontak
Senin, Oktober 6, 2025
  • Login
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA
No Result
View All Result
Tabura Pos - Akurat dan Cerdas
No Result
View All Result
Home DIKKES PENDIDIKAN

Kasus Dugaan Pemalsuan Dokumen CPNS, Penyidik Menunggu Hasil Pemeriksaan Ahli

TaburaPos by TaburaPos
13/11/2023
in PENDIDIKAN
0
Dua Kali Insiden Kebakaran Menjadi Pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan

Wadireskrimum Polda Papua Barat, AKBP Robertus A. Pandiangan

0
SHARES
16
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp

Manokwari, TABURAPOS.CO – Penyidik Ditreskrimum Polda Papua Barat masih menunggu hasil pemeriksaan ahli dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan dokumen tenaga honor menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018 di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.

“Itu masih pemeriksaan ahli. Hasilnya belum ada, penyidik masih di Jakarta,” kata Wadireskrimum Polda Papua Barat, AKBP Robertus A. Pandiangan kepada para wartawan di Polda Papua Barat, belum lama ini.

Berdasarkan catatan Tabura Pos, sebanyak 9 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Selain itu, sekitar 50 orang diduga mengajukan penghapusan Nomor Induk Kepegawaian (NIK).

Dalam kasus tersebut, tenaga honor yang tercatat sebanyak 771 orang, tetapi setelah pendaftaran, jumlahnya justru membengkak menjadi 1.283 orang.

Dari 1.283 orang ini, sebanyak 771 orang sudah menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil (SK CPNS) sedangkan sisanya, 512 orang menerima SK PPPK. Namun, di antara 771 orang dan 512 orang tersebut, dalam penerimaannya, terindikasi ada perbuatan melawan hukum. [AND-R1]

Previous Post

Dua Kali Insiden Kebakaran Menjadi Pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan

Next Post

Anggota BP3OKP Setuju Pendataan Orang Asli Papua

Next Post
Dua Kali Insiden Kebakaran Menjadi Pertanyaan Kepala Dinas Pendidikan

Anggota BP3OKP Setuju Pendataan Orang Asli Papua

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

ADVERTORIAL ASTON

Browse by Category

  • ARTIKEL
  • BINTUNI
  • Blog
  • BUDAYA & PARIWISATA
  • DAERAH
  • DIKKES
  • EKBIS
  • HUKUM & KRIMINAL
  • INFO GRAFIK
  • KABAR PAPUA
  • KAIMANA
  • KESEHATAN
  • LINTAS NUSANTARA
  • LINTAS PAPUA
  • MANOKWARI
  • MANSEL
  • NASIONAL
  • News
  • PAPUA BARAT
  • PAPUA BARAT DAYA
  • PARLEMENTARIA
  • PEGAF
  • PENDIDIKAN
  • POLHUKRIM
  • Post
  • TELUK WONDAMA
  • Uncategorized
  • VIDEO

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

No Result
View All Result
  • Home
  • PAPUA BARAT
  • MANOKWARI
  • DAERAH
    • MANSEL
    • PEGAF
    • BINTUNI
    • TELUK WONDAMA
  • POLHUKRIM
    • HUKUM & KRIMINAL
    • PARLEMENTARIA
  • DIKKES
    • BUDAYA & PARIWISATA
    • KESEHATAN
    • PENDIDIKAN
  • EKBIS
  • KABAR PAPUA
  • LINTAS PAPUA

© 2022 TABURAPOS - Akurat dan Cerdas.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
error: Content is protected !!