Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat berupaya menurunkan prevalensi stunting maupun kemiskinan ekstrem di Papua Barat.
Upaya tersebut membuahkan hasil dengan penurunan angka prevalensi stunting sebesar 5,2 persen dari angka 30,0 persen pada 2022, menurun menjadi 24,8 persen pada 2023.
Menindaklanjuti hal tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Penurunan Stunting Provinsi Papua Barat mengadakan rapat perdana dalam rangka penyusunan program dan strategis pada 2024.
Plt. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, Agustinus Warbaal menjelaskan, sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam Satgas, menyarankan agar ada pemetaan wilayah yang masuk dalam penanganan stunting atau kemiskinan ekstrem.
Dikatakannya, dengan ada pemetaan wilayah yang masuk dalam penanganan stunting maupun kemiskinan ekstrem, baik dari tingkat kabupaten, distrik, kelurahan hingga keluarga, maka program kerja penurunan angka prevalensi stunting dan kemiskinan ekstrem bisa berjalan tepat sasaran.
“Artinya, dulu 12 kabupaten dan 1 kota sekarang sudah dipersempit menjadi 7 kabupaten, maka dalam penanganannya, persoalan stunting maupun kemiskinan ekstrem lebih mudah dalam menjawab keinginan pusat untuk menurunkan angka prevalensi dan kemiskinan ekstrem di Papua Barat di angka nol pada 2024,” kata Warbaal kepada para wartawan di ruang kerjanya, belum lama ini.
Ia menambahkan, dengan ada data pemetaan, baik dari tingkat kabupaten, distrik, kelurahan, RT/RW, bahkan sampai ke tingkat keluarga.
Misalnya, kata Warbaal, dari data yang ada di Distrik Manokwari Barat, masuk dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem, maka pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu apa potensi pertanian di Distrik Manokwari Barat.
Setelah dikaji, ungkapnya, maka pihaknya akan melihat apa program pertanian yang tepat di Manokwari Barat untuk membantu menambah gizi dan pendapatan per hari bagi keluarga yang terpapar.
Ia mencontohkan, dari Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan masuk dengan program penanaman padi biofortifkasi yang kaya gizi bagi para petani di wilayah Manokwari Barat.
“Karena kalau bicara kemiskinan ekstrem terkait pendapatan dan pengeluaran per hari, kalau stunting berbicara terkait kesehatan calon ibu hingga melahirkan bayi. Artinya, bagaimana kita menciptakan adanya gizi, juga memberi penambahan per hari bagi keluarga terpapar,” jelas Warbaal.
Menurutnya, ketika program ini dijalankan sesuai dengan data yang ada dari tingkat kabupaten hingga keluarga terpapar, maka dirinya optimis persoalan ini dapat ditanggani maksimal.
“Tujuan saya dengan adanya pemetaan data yang detail membuat kita tahu pasti, persoalan didomisasi oleh keluarga asli Papua atau keluarga non Papua. Misalnya, kalau banyak dihadapi keluarga asli Papua, maka harus ada intervensi kebijakan politik dari anggota DPR jalur Otonomi Khusus dan MRPB,” kata Warbaal. [FSM-R1]
