Sorong, TP – Polda Papua Barat bersinergi bersama para tokoh lintas agama mengadakan focus group discussion (FGD), Senin (5/8).
Wadirbinmas Polda Papua Barat, AKBP Franky S. Lopulalan mengatakan, tidak satu pun masyarakat yang tidak punya peran untuk mewujudkan pilkada damai, apalagi tokoh agama yang notabene pemimpin sejumlah umat.
“Kami berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka melainkan benar-benar ditanamkan nilai kedamaian itu,” katanya.
Dirinya berharap para tokoh agama ikut berkontribusi menciptakan pilkada damai dengan ikut menyebarkan hal-hal positif terkait pilkada damai ke seluruh jemaatnya, karena tokoh agama adalah orang yang berperan penting dalam mewujudkan kedamaian dan toleransi.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Sorong, Abdul Manan Fakaubun mengajak seluruh umat melibatkan dan mengandalkan Tuhan dalam proses pemilihan kepala daerah. Sebab, kata dia, dengan campur tangan Tuhan, maka umat akan dituntun memilih kepala daerah yang terbaik untuk rakyat.
“Dengan demikian, dalam masa jabatannya nanti, kepala daerah terpilih diharapkan tidak hanya peduli dengan kepentingan pribadi maupun golongan melainkan mampu bekerja demi kemaslahatan seluruh umat yang dipimpin,” tutur Fakaubun.
“Pesan saya, jangan golput, gunakan hak berdemokrasi dengan ikut memberikan suara berdasarkan hati nuraninya. Betapa ruginya masyarakat yang tinggal di negara demokrasi tetapi tidak ikut menegakkan hak demokrasinya,” kata Ketua MUI.
Di samping itu, ia meminta bacalon kepala daerah dan pendukungnya, menanamkan prinsip siap menang dan siap kalah. Namun, kata dia, yang kalah juga harus tetap bijak dan berbesar hati menerima keputusan yang ada.
Sedangkan Ketua Klasis GKI Sorong, Pdt. Jeane Fonataba Haurisa mengatakan, pihaknya melihat begitu banyak potensi kerawanan terhadap perpecahan yang kemungkinan terjadi menjelang hingga setelah Pilkada.
Ia mengungkapkan, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian untuk mewujudkan pilkada yang damai dan sukses. Pertama, netralitas penyelenggara harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan publik.
Kedua, sebagai provinsi baru yang akan melaksanakan pilkada perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kesiapan para penyelenggara harus matang untuk meminimalisir terjadinya potensi kerawanan.
Ketiga, sambung dia, perlunya memupuk toleransi dan sinergitas bersama. Sebab, pada tahapan ini, potensi polarisasi di masyarakat akibat perbedaan pandangan politik dan perbedaan kandidat, semakin terlihat, sehingga dikhawatirkan berdampak terjadi kotak-kotak di masyarakat.
“Bahkan di suatu daerah pernah terjadi akibat polarisasi, masyarakat sampai harus pindah dan membentuk perkampungan baru,” ungkapnya.
Dirinya pun berharap para calon kandidat tidak boleh melihat politik sebagai suatu sarana untuk mencari kekuasaan. Ditekankannya, setiap orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, harus sudah selesai dengan dirinya, sehingga ketika ia terpilih menjadi seorang pemimpin, tidak akan menguntungkan diri sendiri maupun kelompoknya. [CR24-R1]
