Ransiki, TP – Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari Selatan, dr. Iwan P. Butarbutar mengatakan, pemenuhan sumber daya manusia (SDM) bidang kesehatan yakni tenaga dokter umum dan spesialis, bidan dan perawat, untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan (Nakes) di Fasilitas Kesehatan (Faskes) Tingkat Pertama tetap menjadi perhatian serius pihaknya.
“Sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan kebutuhan nakes dan saat ini sedang dilakukan perencanaan anggaran untuk tahun 2025 nanti,” kata Butarbutar kepada wartawan di Ransiki, Manokwari Selatan (Mansel), Senin (21/10).
Menurut dia, hal ini dilakukan untuk memenuhi standar pelayanan minimal sebagaimana arahan Kemenkes bahwa 9 disiplin ilmu kesehatan harus terpenuhi di Puskesmas, salah satunya adalah tenaga dokter.
Melihat pada situasi yang sesungguhnya, sampai hari ini di 2 Puskesmas yakni Puskesmas Tahota dan Puskesmas Dataran Isim belum terpenuhi tenaga dokter. Bagian ini yang sedang diupayakan Dinas Kesehatan sehingga di tahun 2025 nanti, 2 Puskesmas tersebut sudah terdapat dokter yang bertugas.
Lebih lanjut, sehubungan dengan adanya 2 Pustu yakni Pustu Yamboi dan Pustu Masabui yang akan dikembangkan menjadi Puskesmas, maka yang sedang dipikirkan adalah menyiapkan 4 tenaga dokter untuk bertugas di Puskesmas Tahota dan Dataran Isim serta Pustu Yamboi dan Masabui, jika sudah ada perubahan status dari Pustu menjadi Puskesmas.
Sedangkan, ungkap Butarbutar, meski di Puskesmas Neney sudah terdapat tenaga dokter, namun yang bersangkutan merupakan dokter dari Program Nusantara Sehat, maka perlu dipikirkan untuk menghadirkan dokter, meski hanya sebatas kontrak.
“Itulah cita-cita saya, di tahun 2025 semua Puskesmas sudah harus terisi tenaga dokter. Tenaga dokter yang lebih di Puskesmas Ransiki dan Puskesmas Oransbari, kita akan minta kebijkan Pimpinan daerah untuk bisa mengisi kebutuhan di Puskesmas yang kekosongan tenaga dokter,” tukas Butarbutar.
Meski begitu, dirinya mengharapkan, dukungan dan arahan Pimpinan Daerah agar supaya penempatan Nakes dibenahi kembali sesuai dengan SK PPPK yang mereka Terima supaya ada pemerataan di 6 Puskesmas.
“Ini karena sudah tidak bisa di atur, mereka (Nakes) gunakan segala macam alasan untuk bisa ditempatkan sesuai keinginan mereka, buat kita pusing. Kita berharap Pimpinan daerah bisa mengambil tindakan untuk itu,” tukas Butarbutar. [BOM-R4]
