Manokwari, TP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat meminta LNG Tanggu dan Genting Oil dapat meningkatan program Corporate Social Responsibility (CSR) terutama di distrik Babo, Distrik Tofoi maupun distrik Tomo.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Papua Barat, Sammy DJ Saiba mengatakan, beberapa program CSR dari LNG Tangguh maupun Genting Oil bagi masyarakat di areal perusahan sudah dilaksanakan.
Hanya saja, kata Saiba, ada beberapa fasilitas publik bagi masyarakat di areal tambang yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan lagi.
Sebab, kata Saiba, Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere tengah melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke wilayah di areal perusahan terutama BP Tangguh dan Genting Oil.
Dikatakan Saiba, dari kunjungan itu, terlihat infrastruktur penunjang pelayanan publik bagi masyarakat belum mengalami perubahan dari program CSR yang dijalankan oleh perusahan asing di wilayah Teluk Bintuni.
“Kita sayang sekali, kalau masyarakat yang berada di sekitar BP Tangguh atau Genting Oil. Listriknya hanya menyalah selama 12 jam, listrik belum terlayani selama 24 jam, tentunya hal ini sangat memprihatikan bagi kita semua,” terang Saiba kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua Barat, pekan lalu.
Menurutnya, jangan sampai masyarakat di areal tambang terus bersuara bahwa, mereka hidup ditengah lumbung padi, tapi akhirnya mati di atas lumbung itu.
Oleh sebab itu, dirinya berharap, perusahan LNG Tangguh maupun Genting Oil dapat memprioritaskan peningkatan infrastruktur publik bagi kampung-kampung yang berdekatan dengan areal perusahan.
“Infrastruktur listrik, air bersih, kualitas kesehatan lingkungan dan lainnya perlu ditata dengan baik melalui program CSR dari perusahan-perusahan yang beroperasi wilayah Teluk Bintuni,” harapnya.
Disamping itu, tambah Saiba, melalui Pemerintah pusat di Papua Barat mendapatkan kegiatan strategis nasional berupa pembangunan pabrik pupuk di wilayah Fakfak.
Menurutnya, ini merupakan program yang luar biasa dan dirinya menyakini kalau sampai program ini terlaksana, maka dapat merekrut banyak tenaga kerja.
“Sumber daya yang nantinya tersedia di Papua Barat dapat dimaksimalkan sebaik mungkin, sehingga dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat kita di Papua Barat tetapi juga di seluruh tanah Papua,” harapnya.
Dalam proses pembangunan program stategis nasional ini, lanjut Saiba, perlu ada keterlibatan semua komponen di daerah terutama masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat.
Sehingga, sambung dia, masyarakat adat juga mendapatkan dampak positif dari proses pembangunan hingga produktifitas dari perusahan pupuk pabrik Fakfak.
“Saya kira beberapa hal inilah yang menjadi tugas yang diberikan Pemprov Papua Barat kepada kami di Dinas ESDM Papua Barat,” tandas Saiba. [FSM-R5]
