Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024,
Manokwari, TP – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2024 bertempat di Swisbelhotel Manokwari, Senin (09/12).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat, Muhammad Syarifuddin, didampingi oleh Plt. Sekda Papua Barat, Ir. Dr. Jacob Fonataba dan Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor.
Turut Hadir Forkopimda Papua Barat, sejumlah Pimpinan Organsiasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Papua Barat, sejumlah Bupati di Papua Barat, Asisten Kejati Papua Barat, dan sejumlah stakeholder lainnya.
Pj. Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere menyampaikan bahwa korupsi adalah musuh bersama yang tidak hanya merugikan negara tetapi juga masyarakat luas.
Tindakan korupsi menggerogoti integritas dan merusak pondasi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, oleh karena itu semua harus bersatu dalam upaya memberantas praktik-praktik yang merugikan ini.
Melalui identifikasi dan koordinasi yang dilakukan, telah ditemukan berbagai titik lemah dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Provinsi Papua Barat.
Implementasi yang tidak optimal seringkali berujung pada tindak pidana korupsi. Oleh karena itu penting bagi semua pihak untuk melakukan perbaikan sistem yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Temongmere berharap, melalui kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan solusi yang inovatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih akuntabel dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” harapnya.
Kajati Papua Barat, Muhammad Syarifuddin menyampaikan, kegiatan ini mengusung tema perbaikan sistem dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tema ini merupakan isu yang sangat relevan dan krusial mengingat pentingnya sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan efisien dan akuntabel.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat sesuai dengan aturan yang ada dapat mendorong tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Disisi lain pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kajati mengungkapkan, khsusu di Papua Barat telah banyak dilihat dampak dari korupsi mulai dari penurunan kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan hingga ketimpangan sosial yang semakin parah.
“Oleh karena itu perjuangan untuk memberantas korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap elemen masyarakat,” kata Kajati.
Kajati mengungkapkan bahwa Kejati Papua Barat sebagai salah satu lembaga penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi.
Tugasnya tidak hanya mengungkap tindak pidana korupsi melalui tindakan represif tetapi juga melakukan pencegahan preventif agar praktik-praktik tersebut tidak terjadi.
Kejati Papua Barat terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pengawasan memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan penyalahgunaan wewenang akan mendapatkan sanksi yang tegas.
Menurutnya, pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah merupakan hasil identifikasi dan koordinasi terkait titik Lemah pelaksanaan sistem pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Barat yang dalam implementasinya sering terjadi tindak pidana korupsi.
Beragam kasus tindak pidana korupsi yang sedang atau telah selesai ditangani oleh bidang tindak pidana khusus Kejati Papua Barat bermula dari proses pengadaan yang tidak transparan pengadaan yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu hingga perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan barang atau jasa menjadi sejumlah persoalan yang kerap muncul.
“Ini merupakan tantangan besar bagaimana menciptakan sistem pengadaan barang atau jasa yang lebih transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Kajati melanjutkan, salah satu langkah yang dapat diambil adalah melalui penerapan prinsip-prinsip good governance di mana seluruh tahapan pengadaan dapat dipantau oleh masyarakat serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan sampai pelaksanaan suatu proyek.
Hal ini penting karena dalam banyak kasus, ketidakjelasan serta kekurangan regulasi dalam pengelolaan anggaran dan penggunaan dana daerah seringkali menjadi pemicu munculnya tindakan korupsi.
Untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik perlu adanya transparansi, efektivitas pengawasan yang tepat, memaksimalkan edukasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah proses perencanaan anggaran yang harus berbasis pada kebutuhan riil serta memastikan bahwa pengeluaran negara dan daerah dapat dipertanggungjawabkan secara tepat,” terangnya.
Kajati kembali mengungkapkan bahwa berdasarkan perintah Jaksa Agung RI dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) pada 7 November 2024 lalu, icc Bogor Kamis 7 November 2024 disampaikan bahwa perlu ada perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik.
Pemerintahan yang baik dan bersih adalah fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perbaikan sistem tata kelola pemerintahan bukanlah sebuah pilihan tetapi suatu keharusan.
Sebagai aparat penegak hukum, Kejati Papua Barat juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap aspek pemerintahan berjalan dengan baik transparan dan akuntabel.
Kejati berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada pemerintah daerah agar terhindar dari praktik-praktik penyalahgunaan wewenang korupsi dan pengelolaan anggaran yang tidak efisien.
Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya membutuhkan peraturan dan kebijakan yang tepat tetapi juga sebuah sistem yang memungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek administrasi negara.
Namun tidak dapat dipungkiri berbagai tantangan dihadapi, mulai dari pengelolaan anggaran yang tidak tepat sasaran, pengadaan barang atau jasa yang sering kali beresiko terhadap praktik kolusi, serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Perbaikan sistem pengadaan barang atau jasa dan pengelolaan keuangan daerah bukanlah pekerjaan yang mudah namun bukan pula hal yang mustahil untuk dilakukan. Semua dapat terwujud dengan adanya kerjasama yang solid antara berbagai pihak baik pemerintah masyarakat serta aparat penegak hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Papua Barat, Abun Syambas Hasbullah selaku ketua panitia menyampaikan bahwa, FGD ini diselenggarakan dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia tahun 2024. FGD ini bukan sekedar sebuah seremonial biasa tetapi juga sebagai momentum untuk merenung mengevaluasi dan memperbaharui komitmen bersama dalam memerangi korupsi.
Aspidsus mengungkapkan bahwa berdasarkan perintah Jaksa Agung RI dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah di Sentul International Convention Center (SICC) pada 7 November 2024 lalu, icc Bogor Kamis 7 November 2024 disampaikan bahwa perlu ada perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan menuju ke arah yang lebih baik.
“Jadi tujuan FGD ini untuk memberikan edukasi dan tambahan pengetahuan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah, membantu perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, meningkatkan pemahaman tentang pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelasnya
Serangkaian kegiatan FGD ini juga dilaksanakan disjusi dengan narasumber, Wakajati Papua Barat, Dr. Muslikhuddin dengan materi, internalisasi dan penguatan sistem dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa.
Kemudian, Direktur Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggahan dari LKPP, Raden Ali dengan materi fenomena pinjam bendera dalam pengadaan barang, serta Korlap Investigasi BPKP Papua Barat, Panti Haryadi dengan materi akuntabilitas keuangan daerah. [AND-R6]
