Manokwari, TP – Upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum terus dilakukan jajaran Pengadilan Agama Manokwari Kelas IB.
Salah satu inovasi untuk menjawab itu, PA Manokwari Kelas IB menjalin kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcspil) Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni.
Ketua PA Manokwari Kelas IB, Muhammad Syauky S. Dasy menerangkan, kerjasama tersebut bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita ada kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Teluk Bintuni tentang pelaksanaan sidang terpadu dan kedua untuk produk Pengadilan Agama Manokwari,” kata Syauky kepada wartawan di kantornya, belum lama ini.
Diterangkan, kerjasama pelaksanaan sidang terpadu untuk melakukan pencatatan bagi warga yang perkawinan yang belum sah secara pemerintah dan belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).
“Mungkin perkawinan secara agama sah, namun belum tercatat di KUA dan belum memiliki buku nikah, untuk mendapatkan buku nikah harus melalui Pengadilan Agama dalam proses sidang isbat nikah,” jelasnya.
Berdasarkan data dari Disdukcapil, lanjut Syauky, masih cukup banyak warga yang status perkawinan belum tercatat.
Pengadilan Agama Manokwari, kata Syauky sudah turun ke Distrik Masni dan Sidey. Terdata ada 18 pasangan suami istri (pasutri) di Distrik Masni dan 12 pasutri di Distrik Sidey untuk urusan isbat nikah dan perceraian.
“Kita sudah mulai bergerak untuk sidang tahun 2025. Kita sudah menyisir di Distrik Sidey dan Masni. Kita bertemu dengan aparat KUA di sana. Datanya kurang lebih ada 30 pasutri untuk sidang isbat nikah dan perceraian,” sebutnya.
Syauky menambahkan, berdasarkan data tersebut, PA Manokwari Kelas IB akan menjadwalkan membuka pelayanan sidang isbat nikah dan perceraian di luar gedung di Distrik Masni dan Distrik Sidey.
“Mungkin nanti kita jadwalkan di triwulan satu tahun 2025 untuk sidang di luar gedung untuk di Masni dan Sidey,” ungkapnya.
Sementara, kerjasama untuk produk Pengadilan Agama bersama Disdukcapil, Syauky menjelaskan kerjasama tersebut tentang integrasi data.
Di mana, data para pihak yang mengajukan perkara dan sudah putus bila mana ada perubahan, maka para pihak tidak perlu mengantre di Kantor Disdukcapil untuk merubah data, tetapi bisa diubah melalui Pengadilan Agama.
“Misalnya, setelah terbit akta cerai dari para pihak yang mengajukan, kalau ada perubahan data di Disdukcapil maka sudah terintegrasi dengan Pengadilan Agama. Jadi, tidak perlu ngantri lagi di Disdukcapil tapi bisa melalui Pengadilan Agama,” pungkasnya.
Data-data tersebut, misalnya, sebut Syauky, perubahan status di kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), bahkan data tentang hak asuh anak.
Ketua PA Manokwari Kelas IB ini menambahkan, kerjasama dalam hal pelayanan sidang di luar gedung baik sidang isbat nikah maupun perceraian, sebagai salah satu bentuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang mungkin terkendala biaya transportasi karena wilayahnya jauh.
“Biar kita Pengadilan Agama yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Silahkan stakeholder mendata kalau ada warganya yang mungkin mau isbat nikah maupun perceraian silahkan didaftarkan. Biar kita yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. [SDR-R4]
