Manokwari, TP – Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat akan memicu persoalan seirus di Papua Barat.
Dikatakan Wonggor, persoalan serius yang dimaksudkan terkait terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar yang masih dibutuhkan sokongan anggaran dari pusat.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan menghambat prioritas pembangunan dalam konteks Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua Barat.
“Jika ada pengurangan anggaran PUPR, dampanya sangat besar. Bagaimana dapat membangun jalan, jembatan, perumahan serta penerangan dan telekomunikasi,” terang Wonggor melalui pers release yang diterima Tabura Pos via WhatsApp, Jumat (21/2/2025).
Dengan melihat kondisi tersebut, Wonggor menegaskan, pemerintah pusat perlu mengkaji kembali kebijakan efisiensi anggaran bagi daerah yang berstatus Otsus dan perlu ada pengecualian bagi daerah-daerah yang memiliki kekhususan.
“Kita di Papua Barat dan 5 provinsi di Tanah Papua, maupun daerah lain yang memiliki kekhususan mestinya tidak harus disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Harus ada kekhususan bagi daerah yang memiliki status kekhususan,” tegasnya.
Diutarakan Wonggor, menyikapi soal kebijakan efisiensi anggaran ini, maka pihaknya sangat terbuka demikian juga pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat.
Dimana, saran dia, perlu digagas suatu pertemuan yang melibatkan lembaga legislative dan eksekutif di 5 provinsi di tanah Papua guna menyikapi kebijakan dimaksud.
“Tidak hanya di Papua Barat saja, kita juga bisa komunikasi dengan lembaga politik dan lembaga pemerintah yang ada di 5 provinsi se Tanah Papua supaya sama-sama memikirkan kebijakan efisiensi anggaran ini,” saran Wonggor yang juga kader Partai Golongan Karya (Golkar) ini.
Menurutnya, Pemprov Papua Barat tentunya sangat terdampak dengan kebijakan efisiensi anggaran. Sebab, kondisi fiscal daerah ini masih sangat bergantung pada transfer dana dari pusat.
“Kegiatan-kegiatan yang bersifat urgen dan menyentuh langsung ke masyarakat, tentu akan terimbas efisiensi anggaran. Kami dari DPR Papua Barat akan menentukan soal bagaimana sikap lembaga terhadap kebijakan efisiensi anggaran ini,” tandas Wonggor. [*FSM]
