Manokwari, TP – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) melalui Sekretariat Jenderal menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Analisis APBDes Regional Tematik Ketahanan Iklim dan Bencana Level Desa, di Kantor Dirjen DJPb Kementerian Keuangan Papua Barat, Manokwari, pekan lalu.
Dalam kegiatan ini, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai diarahkan untuk berfokus pada menyusun APBDes, dimana desa diwajibkan memiliki rencana kerja yang memperhitungkan aspek perubahan iklim dan risiko bencana di Desa atau Kampung.
Perwakilan Kelompok Kerja (Pokja) Papua Produktif, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat, Viktor Toansiba mengatakan, pentingnya pemanfaatan dana desa/pungkas secara tepat guna, terutama dalam konteks ketahanan iklim.
“Alokasi dana desa saat ini mencapai Rp. 71 triliun. Jumlah ini semestinya digunakan untuk mendukung pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, terutama mereka yang rentan terhadap dampak perubahan iklim,” ujar Toansiba dalam FGD bertajuk Analisis APBDes Regional Tematik Ketahanan Iklim dan Bencana Level Desa, pekan lalu.
Menurut Toansiba, dana kampung sebaiknya diarahkan untuk mendukung perlindungan dan pemulihan hak lingkungan serta hak masyarakat kampung, bukan sekadar dihabiskan untuk program seremonial.
“Fokus kita harus pada masyarakat yang rentan terdampak perubahan iklim. Mereka perlu dipetakan, dan pendekatannya harus berbasis kebutuhan nyata,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar dana desa tidak langsung digunakan untuk program-program teknis penanggulangan iklim, tetapi terlebih dahulu diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparat dan tokoh desa.
“Para kepala kampung di Papua Barat banyak yang belum memahami isu perubahan iklim. Maka, sebelum implementasi program, perlu penguatan kapasitas agar pelaksanaannya tepat sasaran,” katanya.
Toansiba mencontohkan pentingnya pemahaman terhadap informasi cuaca dari BMKG. Tetapi juga, bagaimana mengelola sampah untuk mengurangi beban ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
Ia menilai, rendahnya pemahaman ini dapat disebabkan oleh minimnya akses informasi dan latar belakang pendidikan kepala kampung yang bervariasi.
“Perlunya akuntabilitas penggunaan dana desa. Kita tidak ingin lagi mendengar dana kampung digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan pembangunan, seperti membayar emas kawin. Ini harus dihentikan,” ungkapnya.
Ia mengajak para kepala kampung untuk lebih proaktif menggali potensi ekonomi lokal yang bisa mendatangkan pendapatan, termasuk melalui sektor pariwisata dan sumber daya alam kampung.
“Kalau semua kepala kampung di Papua Barat punya mindset yang baik, menggunakan dana kampung secara produktif dan kreatif, saya yakin kita akan maju. Tapi sekarang, belum ada kampung yang benar-benar menonjol dan menarik wisatawan,” ujarnya.
Toansiba juga mendorong Kemendes PDTT untuk turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi dampak penggunaan dana kampung selama ini.
“Sudah saatnya kita ukur bersama, apakah dana kampung benar-benar berdampak atau belum. Jangan hanya menunggu laporan dari atas, tapi lihat langsung kondisi di bawah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Pengaduan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manokwari, Yohanes Ada Lebang mendorong pemanfaatan dana kampung untuk menangani isu lingkungan dan perubahan iklim di tingkat kampung.
“Apa yang mau disiapkan dengan anggaran dana kampung yang cukup besar hari ini? Sudah saatnya masyarakat kampung bisa melihat persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap iklim,” ujar Lebang kepada wartawan usai FGD tersebut.
Menurutnya, selama ini dana kampung cenderung difokuskan pada pembangunan infrastruktur, padahal alokasi anggaran juga dapat diarahkan untuk perlindungan lingkungan demi generasi masa depan.
“Kita dorong agar dana kampung digunakan untuk hal-hal yang berdampak pada iklim di kampung. Ini sangat penting, agar program kampung benar-benar berkontribusi menjaga keberlanjutan lingkungan,” sarannya.
Ditambahkan Lebang, ide pemanfaatan energi baru terbarukan dari limbah, seperti sisa potongan kayu gergaji yang dapat diolah menjadi biogas dan briket, mendapat sambutan positif dari BP3OKP.
“Mudah-mudahan kami bisa difasilitasi untuk tindak lanjutnya, karena ini demi kemaslahatan di atas tanah Papua,” ujarnya seraya berharap, adanya dukungan teknis dan pelatihan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi program tersebut di kampung-kampung.
“Sumber daya kita ada, hanya perlu tenaga yang siap. Kalau tidak, minimal ada pelatihan untuk mendorong masyarakat kampung terlibat langsung,” tandas Yohanes. [FSM-R5]
