Manokwari, TP – Rekomendasi penertiban tambang emas ilegal di Wasirawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari sesuai hasil rapat dengar pendapat (RDP) Panja Pengawasan Penegakkan Hukum Bidang Sumber Daya Alam, Komisi III DPR RI, Pemda Manokwari, Polda Papua Barat, di Jakarta beberapa waktu lalu, kembali dibahas dalam tatap muka bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari dan Anggota Komisi XIII DPR RI, Yan P. Mandenas, di Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, Selasa (23/9/2025).
Dalam rekomendasi itu, pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten, Polda Papua Barat, Kodam XVIII Kasuari, untuk segera menertibkan tambang emas ilegal Wasirawi secara menyeluruh.
Bupati Manokwari Hermus Indou menyambut baik kunjungan kerja anggota DPR RI dari Komisi XIII, Yan Permenas Mandenas.
Ia berharap tambang emas ilegal Wasirawi bisa ditertibkan untuk dikelola secara baik. Karena menjadi pergumulan masyarakat di Manokwari yang aktivitasnya sudah berlangsung sejak lama.
“Pemda mendukung pertambangan emas dilaksanakan secara profesional agar berdampak pada masyarakat,” kata Hermus.
Hermus mengungkapkan, ada oknum tertentu yang ingin membenturkan dirinya dengan masyarakat adat karena tambang emas ilegal tersebut.
“Banyak kepentingan hari ini menggiring untuk membenturkan saya sebagai bupati atau pemerintah daerah dengan masyarakat lokal. Saya sampaikan bahwa saya juga punya leluhur dari situ,” bebernya.
Orang nomor 1 dijajaran Pemkab Manokwari ini menegaskan komitmennya untuk mendukung tambang emas Wasirawi ditertibkan, supaya semua ada manfaatnya dan dirasakan.
“Aktivitas tambang ilegal di Wasirawi sudah sejak lama yang masuk dalam daerah konservasi dan hutan lindung. Kita keluarkan dulu yang tidak beres, lalu kita kembalikan untuk masyarakat adat kelola,” tukasnya.
Satgas Tambang Siap Diterjunkan
Sementara itu, Yan P. Mandenas mendukung upaya Pemkab Manokwari menertibkan tambang emas ilegal, karena sesuai dengan amanat dan semangat Presiden Prabowo.
“Beliau sedang menata kembali kekurangan kita dari sisi kebijakan dalam pengelolaan SDA yang selama ini terjadi kebocoran dari admistrasi, pengelolaan, dan penerimaan pendapatan. Itu yang disampaikan dalam rapat paripurna tahunan DPR RI,” kata Mandenas.
Ia mengungkapkan, sudah mengunjungi langsung lokasi tambang Wasirawi bersama bupati Manokwari. Faktanya, lokasi tambang berada dalam hutan lindung.
Selain itu, jumlah penambang yang ada bukan ratusan lagi tetapi sudah ribuan. Begitu juga dengan alat berat excavator yang jumlahnya mencapai ratusan unit.
“Tadinya saya pikir setelah mendapat laporan hanya kampung kecil saja. Tahu – tahunnya tidak. Semua jalur sungai ada alat berat, ada yang baru lagi. Satu penambang ada yang punya sampai 10 excavator,” bebernya.
Mandenas mengaku heran dari ratusan alat berat excavator di lokasi tambang yang ditangkap hanya sebagian kecil. Itupun hanya di bagian bawah dari lokasi tambang.
“Saya sudah ketemu Pak Kapolda, saya tanya kenapa yang di bawah ditangkap dan yang di atas tidak. Yang di atas masih ada puluhan bahkan ratusan yang masih beroperasi,” terangnya.
Ia mengatakan, dalam upaya penertiban otak atau pemodal yang harus ditangkap bukan masyarakat. Masyarakat hanya sebagai pekerja.
“Jadi saya minta sama Pak Bupati untuk semua ini diatur kembali. Supaya semua terima manfaat pemerintah, masyarakat, para pekerja terima manfaat jangan sampai liar seperti ini,” tukasnya.
Mandenas meminta Pemkab Manokwari mendukung masyarakat di wilayah pertambangan tersebut dari sisi regulasi. Baik melalui review perda RTRW maupun mencari legalitas secara baik untuk memberikan jaminan kepada masyarakat agar bisa terlibat dalam pengelolaan SDA tersebut.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, akan kembali bertemu dengan Kapolda Papua Barat untuk memastikan agar lokasi tambang Wasirawi dibersihkan. Sambil masyarakat pemilik hak ulayat, pemerintah, DPR, Polresta, Kodim duduk bersama membahas mekanisme pengelolaan kedepannya.
Mandenas mengungkapkan, sudah mendapat informasi langsung dari penambang bahwasanya satu bulan bisa mendapatkan sekitar Rp35 miliar.
Oleh karena itu, ia menekankan, tambang emas ilegal Wasirawi harus ditertibkan agar tidak hanya oknum atau pemodal yang mendapat untung sendiri.
“Perputaran uang bisa mencapai tiga puluh lima miliar rupiah satu bulan, bayangkan di atas ada ribuan penambang. Kita harus bongkar barang ini dan tertibkan. Memang tidak mudah. Tapi kalau kita tidak berusaha semua tidak akan terjadi,” tukasnya.
Yan Mandenas menambahkan, Bupati Manokwari, Kapolda Papua Barat, dan Pangdam XVIII Kasuari sudah menandatangani kesimpulan RDP bersama Komisi III DPR RI, untuk menertibkan lokasi tambang di Wasirawi.
“Kalau sampai waktu yang sudah diberikan tetapi lokasi tambang Wasirawi tidak juga ditertibkan oleh daerah, Satgas Tambang Ilegal kita suruh turun berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk sama-sama melakukan penertiban,” pungkasnya.
Mandenas meminta jajaran Kodam XVIII Kasuari, pemerintah daerah, Polda membangun komunikasi sehingga lokasi tambang sesegera mungkin untuk dibereskan.
“Saya diminta kawal terus proses sampai lokasi tambang dikosongkan. Saya akan monitor terus kapan penertiban. Kita sama-sama maju untuk ini,” pungkasnya. [SDR-R2]
